SEMARANG, Suara Muhammadiyah - Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Pengukuran Kinerja Amal Usaha Muhammadiyah/‘Aisyiyah Bidang Sosial (AUMSosial) pada 4–6 September 2026 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat tata kelola AUMSosial agar semakin profesional, modern, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan sosial yang berkualitas serta berkelanjutan.
Pelatihan diikuti oleh 44 peserta, yang merupakan unsur MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Para peserta dipersiapkan sebagai trainer sekaligus penggerak pengukuran kinerja AUMSosial di wilayah masing-masing.
Kegiatan dibuka oleh Ridwan Furqoni, Wakil Ketua MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Kepemimpinan, Organisasi, Jaringan, dan Sumber Daya Manusia.
Dalam sambutan pembukaan, Ridwan menegaskan bahwa gerakan pelayanan sosial tidak lagi cukup hanya mengandalkan niat baik. AUMSosial sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan dituntut untuk terus bertransformasi menuju tata kelola yang modern, profesional, terukur, dan akuntabel.
Menurutnya, modernisasi AUMSosial perlu ditopang oleh sejumlah pilar penting, antara lain legalitas kelembagaan yang kuat, standar mutu dan akreditasi yang optimal, kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, sarana prasarana yang layak dan representatif, serta tata kelola digital yang tertib, transparan, dan terintegrasi.
IKA sebagai Instrumen Diagnosis Organisasi
Salah satu fokus utama pelatihan adalah penguatan pemahaman mengenai Indeks Kinerja AUMSosial (IKA) sebagai instrumen untuk mengukur sekaligus mendiagnosis kondisi organisasi.
Ridwan menjelaskan bahwa IKA hendaknya tidak dipahami sekadar sebagai instrumen penilaian yang menghasilkan angka. Lebih dari itu, IKA merupakan alat untuk melihat kesehatan organisasi secara objektif, mengetahui aspek yang sudah berjalan baik, sekaligus menemukan bagian-bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Ia mengibaratkan IKA seperti pemeriksaan kesehatan bagi manusia. Pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk mengetahui kondisi tubuh secara nyata, termasuk mendeteksi bagian yang mengalami gangguan agar dapat segera diberikan penanganan yang tepat.
Demikian pula dengan organisasi. Pengukuran kinerja harus mampu memberikan gambaran riil tentang kondisi AUMSosial sehingga rekomendasi pengembangan dapat disusun secara tepat dan berbasis data.
Karena itu, Ridwan menekankan pentingnya kejujuran dalam pengisian instrumen IKA. Menutupi kelemahan organisasi dalam proses pengukuran justru akan menghasilkan diagnosis yang keliru.
“Kalau kita menutupi kelemahan saat mengisi instrumen, kita justru menyulitkan diri sendiri. Kita membutuhkan data yang jujur agar dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Pengukuran, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau memberikan stigma kepada lembaga yang masih memiliki kelemahan. Sebaliknya, pengukuran harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, pembelajaran, dan perbaikan secara berkelanjutan.
Dari Pengukuran Menuju Perubahan
Melalui TOT ini, peserta tidak hanya diharapkan memahami instrumen pengukuran secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada AUMSosial di wilayah masing-masing.
Keberadaan trainer di tingkat wilayah menjadi penting agar proses pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, seragam, dan berkelanjutan. Hasil pengukuran selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menyusun program pengembangan kelembagaan yang lebih terarah.
Setiap indikator yang masih lemah perlu diterjemahkan menjadi agenda perbaikan yang konkret dan terukur. Sementara berbagai kekuatan yang telah dimiliki harus terus dipertahankan dan dikembangkan.
Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak boleh berhenti pada angka dan laporan. Pengukuran harus berujung pada perubahan.
Pelatihan selama tiga hari ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun budaya mutu di lingkungan AUMSosial. Peserta didorong untuk membawa hasil pembelajaran ke daerah masing-masing dan menjadikannya sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola lembaga.
Melalui penguatan pengukuran kinerja, MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong lahirnya AUMSosial yang semakin sehat secara kelembagaan, unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan, akuntabel dalam tata kelola, dan semakin luas manfaatnya bagi masyarakat.
Sebab, dari pengukuran yang jujur akan lahir diagnosis yang tepat. Dari diagnosis yang tepat akan lahir perbaikan yang terarah. Dan dari perbaikan yang berkelanjutan akan tumbuh AUMSosial yang semakin berkemajuan.
