Pendidikan Bermutu Untuk Semua Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berkomitmen menghadirkan atmosfer pendidikan yang bermutu untuk semua. Tagline ini bukan sekadar emblem semata, tetapi menjadi manifestasi nyata upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pendidikan bermutu adalah hak bagi semua hak warga negara. “Itu kunci pembangunan bangsa,” tegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Senin (9/2) di Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, PPSDM Depok. Inilah penekanan untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas sebagai pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh warga negara.
Bagi mu’ti, pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga, menjadi bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkemajuan. Yang penyelenggaraannya itu secara eksplisit telah diatur dalam suatu undang-undang sistem pendidikan nasional dan implementasinya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam asta cita.
Salah satunya asta cita 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Demikian juga asta cita ke 8. Yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur. Dalam konteks ini, Mu’ti mengemukakan, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan seluruh stakeholder di akar rumput.
“Apa yang sudah kami lakukan akan terus kami tingkatkan. Sepanjang tahun 2025, berbagai program telah menunjukkan hasil dan mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Mendikdasmen, tegas.
“Dalam pelaksanaan program, kami bekerja sama dengan banyak lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas kerja sama yang telah terbangun, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini dapat terus diperkuat pada tahun ini dan di masa mendatang,” tambahnya. Hal ini terbukti, akses terhadap layanan pendidikan di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan partisipasi di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan kemajuan signifikan sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut data tersebut, persentase anak kelas 1 SD atau sederajat yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) naik dari 63,81% pada 2024 menjadi 66,15% pada 2025. Partisipasi anak usia 7-12 tahun juga mengalami peningkatan tipis dari 99,19% menjadi 99,23%. Sementara itu, partisipasi anak usia 13-15 tahun bertambah dari 96,17% menjadi 96,30%, dan di jenjang pendidikan menengah secara keseluruhan melonjak dari 87,29% menjadi 89,53%.
Mu’ti menyambut baik capaian ini. Ia menambahkan bahwa meski angka partisipasi sudah mendekati 100% di tingkat dasar, tantangan utama kini adalah menjaga kualitas pembelajaran dan mengurangi putus sekolah di jenjang menengah.
Pada saat yang sama, Menghadapi tantangan global, kurikulum pendidikan kini diperkaya dengan penguasaan teknologi mutakhir. Program Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) telah diterapkan di lebih dari 20.000 satuan pendidikan untuk membentuk generasi yang adaptif dan kritis. Pelatihan awal telah cukup membekali guru dengan pemahaman dasar yang solid dan meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum mulai mengajar di kelas. Modul pelatihan yang disusun telah dimanfaatkan secara optimal oleh guru sebagai acuan utama dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan panduan mengajar.
Di sisi lain, pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) diperkenalkan untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, hati, rasa, dan raga secara holistik. Pembentukan karakter anak bangsa menjadi fokus utama melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Di antaranya Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat (Bersosialisasi), Tidur Lebih Awal (Tidur Cepat).
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berusaha mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya membangun mental dan karakter bangsa yang mulia melalui pembiasaan tersebut,” tutur Mu’ti.
Di lain sisi, dalam rangka mengukur capaian pembelajaran siswa secara objektif dan terstandar, Kemendikdasmen meluncurkan kebijakan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam meningkatkan mutu dan keadilan sistem pendidikan nasional. Data menunjukkan bahwa TKA yang pertama kali dilaksanakan pada November 2025, diikuti 3.475.896 siswa jenjang SMA/ SMK/sederajat.
Implementasi dari TKA ini berfungsi juga sebagai bagian dari penguatan objektivitas dan standardisasi penilaian prestasi akademik dalam jalur SNBP, tanpa menggantikan peran rapor dan prestasi lainnya. Siswa yang tidak mengikuti atau tidak memiliki nilai TKA tetap memiliki peluang yang luas untuk masuk PTN melalui jalur SNBT dan jalur mandiri, yang daya tampungnya setara atau lebih besar.
“Tahun 2026, untuk mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan akademik seseorang pada bidang atau mata pelajaran tertentu akan dilaksanakan pada siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dengan calon peserta sebanyak 8.946.918 telah mendaftar TKA per 9 Februari 2026,” jelas Mu’ti.
Pemerintah juga memperkuat ekosistem sekolah melalui Permendikdasmen No. 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang memberikan pelindungan menyeluruh dari aspek fisik hingga keamanan digital. Untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala biaya, Program Indonesia Pintar (PIP) terus diperluas.
“PIP ditujukan untuk membantu pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin agar tidak putus sekolah, serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” terang Mendikdasmen tersebut.
Ditambahkan Mu’ti, bahwa Dana PIP merupakan dana bantuan sosial, artinya hanya siswa dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan ini. Sekolah mutlak bertanggungjawab atas ketepatan sasaran dari siswa yang diusulkannya. Pada tahun 2026, sasaran PIP disalurkan kepada 19,48 juta siswa. Dan mencakup jenjang TK/ PAUD bagi 888.000 orang, SD untuk 10.360.614 orang, jenjang SMP untuk 4.369.968 orang, jenjang SMA untuk 1.935.774 orang, dan jenjang SMK untuk 1.928.271 orang anak dari keluarga kurang mampu. Sejalan dengan itu, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara masif. Pada tahun 2025, revitalisasi telah menjangkau 16.167 sekolah di seluruh Indonesia dengan melibatkan peran serta masyarakat secara mandiri.
Di sisi lain, menyadari peran vital guru, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada tahun 2025, Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah dilaksanakan bagi lebih dari 804.000 guru. Terobosan penting lainnya adalah kebijakan penyaluran tunjangan profesi yang kini langsung ke rekening guru untuk memastikan transparansi dan efisiensi birokrasi.
Selain itu, mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan bantuan pendidikan bagi guru untuk mencapai kualifikasi S1/D4. Peningkatan kesejahteraan juga dirasakan oleh guru non-ASN melalui kenaikan satuan biaya tunjangan profesi dan tunjangan khusus dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Kemendikdasmen optimis bahwa visi pendidikan bermutu untuk semua akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.• (adv)
