MAKASSAR, Suara Muhammadiyah — Hampir seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah di Sulsel telah tercatat aktif dalam Satu Data Muhammadiyah (SatuMu). Namun, pendataan di tingkat ranting masih tertinggal. Kesenjangan itu mendorong Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) serta Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel memperkuat kerja sama.
Hingga Jumat, 16 Oktober 2026, sebanyak 238 dari 247 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) atau 96,36 persen telah aktif di SatuMu. Di tingkat ranting, baru 110 dari 803 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) memiliki agen dan verifikator. Sebanyak 693 ranting masih memerlukan petugas pendataan.
Kondisi itu dibahas dalam pertemuan LPCRPM dan MPI di Ruang Rapat Wakil Rektor, lantai 16, Makassar, Jumat, 16 Oktober 2026. Pertemuan dipandu Sekretaris LPCRPM Sulsel Ir Muhammad Syafaat S Kuba, MT.
Kedua lembaga berupaya menyelaraskan SatuMu dengan Sistem Informasi Cabang dan Ranting (SICARA). SatuMu merupakan platform data dan administrasi Persyarikatan secara nasional, sedangkan SICARA digunakan untuk memetakan kondisi, kegiatan, serta perkembangan cabang dan ranting. Selama integrasi teknis belum selesai, keduanya tetap beroperasi secara paralel.
Pentingnya Ketertiban Data
Wakil Ketua PWM Sulsel Dr KH Mawardi Pewangi menegaskan, ketertiban data turut menentukan pemenuhan persyaratan keikutsertaan dalam forum Persyarikatan, termasuk Tanwir dan Muktamar. Organisasi yang belum bermigrasi berisiko mengalami kendala administrasi saat penetapan peserta. "Jadi nanti daerah akan bermasalah nanti kalau dia jadi peserta Muktamar kemudian tidak terdaftar karena belum migrasi," ujar Mawardi.
Menurut dia, masih ada cabang dan ranting yang memiliki struktur kepengurusan, tetapi belum didukung pencatatan keanggotaan secara lengkap. Pembenahan dokumen dan migrasi anggota perlu dilakukan bersamaan.
Ketua MPI PWM Sulsel Dr Hadisaputra mengatakan, sembilan PCM yang belum aktif memerlukan penelusuran menyeluruh. Penyebabnya bisa berkaitan dengan penunjukan operator, kelengkapan surat keputusan, atau migrasi keanggotaan. Status belum aktif di aplikasi tidak serta-merta menunjukkan organisasi tidak berkegiatan.
Tantangan lebih berat terdapat di ranting. "Masih ada 693 ranting yang butuh agen dan verifikator. Kita butuh dua orang per ranting, jadi butuh sekitar 1.380 orang untuk menjadi agen dan verifikator di ranting," kata Hadisaputra.
Ia mengingatkan, verifikator harus memenuhi ketentuan administrasi keanggotaan, termasuk migrasi dan kepemilikan kartu tanda anggota elektronik Muhammadiyah. Karena itu, proses pendataan perlu disertai pendampingan langsung.
LPCRPM berperan dalam pembinaan organisasi di akar rumput, sementara MPI mendukung literasi digital dan penggunaan sistem. Kedua pihak juga menjajaki pelibatan mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah untuk membantu penelusuran dokumen dan penginputan data.
Ketua LPCRPM PWM Sulsel Prof Dr Andi Sukri Syamsuri menempatkan pembenahan data sebagai bagian dari penguatan cabang, ranting, dan masjid. LPCRPM juga menyiapkan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah pada 22–24 Oktober 2026 untuk meningkatkan kapasitas pengelola masjid.
Menurut Prof Andis, sapaan Ketua LPCRPM Sulsel, penyelarasan lintas lembaga merupakan tahap menuju basis data bersama yang diharapkan mendukung tata kelola organisasi menjelang Muktamar di Medan.
Bagi Muhammadiyah Sulsel, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari banyaknya akun aktif, tetapi juga dari kemampuan cabang dan ranting memanfaatkan data untuk pelayanan dan pembinaan masyarakat.
