BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak lagi cukup dipahami sebagai kewajiban akademik menjelang kelulusan. Di tengah kompleksitas persoalan pembangunan daerah, program tersebut menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa untuk mengasah kepemimpinan, kemampuan berkolaborasi, sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menghadiri pelepasan 1.200 mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung peserta KKN Tahun 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, pengalaman hidup di tengah masyarakat akan membentuk karakter lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
"KKN adalah wahana terbaik untuk mengasah soft skill, mulai dari komunikasi, kepemimpinan, critical thinking, hingga kemampuan berkolaborasi. Penguasaan hard skill saja tidak cukup menghadapi realitas setelah lulus. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, pengalaman ini akan menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang mampu memberi manfaat dan menjadi pencerah di tengah masyarakat," ujar Herman.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang KKN sebagai bagian dari kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemprov Jabar menyiapkan dukungan lintas perangkat daerah, mulai dari Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mengawal sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan mahasiswa selama berada di lokasi pengabdian.
Salah satu fokus kolaborasi tahun ini adalah verifikasi faktual data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat. Herman menilai keterlibatan mahasiswa akan memperkuat kualitas data sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Bandung Ijang Faisal menjelaskan, KKN 2026 mengangkat tema "Inovasi Berbasis Potensi Lokal untuk Desa Mandiri dan Berkelanjutan." Tema tersebut menegaskan bahwa pengabdian masyarakat harus menghasilkan kontribusi nyata melalui pemanfaatan potensi lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, verifikasi data ATS bukan sekadar aktivitas pendataan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan. "Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga upaya penanganan anak tidak sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif," jelasnya.
Pada tahun ini, UM Bandung mengembangkan pelaksanaan KKN ke dalam tiga klaster. Klaster pertama adalah KKN Internasional yang dilaksanakan di Malaysia dan Singapura sebagai bagian dari penguatan jejaring global sekaligus internasionalisasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan. Klaster kedua ialah KKN Muhammadiyah-Aisyiyah (KKN MAS) di Kabupaten Malang yang memperkuat kolaborasi antarinstitusi dalam lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
Adapun klaster ketiga merupakan KKN Reguler yang melibatkan 1.200 mahasiswa dari berbagai program studi. Dengan pendampingan 60 dosen pembimbing lapangan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian di 44 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung.
Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto mengingatkan bahwa keberhasilan KKN tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan. Namun, dari kemampuan mahasiswa memahami kebutuhan masyarakat dan membangun solusi bersama warga.
"Saya berharap mahasiswa datang ke desa bukan untuk menggurui, tetapi untuk belajar, memahami persoalan, dan bersama-sama menemukan akar masalah. Jangan mengutuk kegelapan, tetapi nyalakan lilin untuk menerangi kegelapan," tuturnya.
Ia juga mendorong mahasiswa membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lokal agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, KKN diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Barat.***(FK)
