BRIN Dorong Muhammadiyah Jadi Mitra Strategis Percepatan Transisi Energi Indonesia

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Percepatan transisi energi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan investasi industri. Diperlukan konsolidasi riset, teknologi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil agar transformasi energi mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional Executive Business Forum TV Muhammadiyah bertema “Tantangan Transisi Energi Berkeadilan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat”, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/10).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria, menegaskan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari surya, panas bumi, air, angin, hingga bioenergi. Persoalannya adalah bagaimana mempercepat pemanfaatannya melalui inovasi teknologi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bauran EBT Indonesia pada 2025 mencapai 15,75%, dengan kapasitas terpasang 15.630 MW. Sementara kapasitas energi terbarukan India mencapai 250,52 GW pada Desember 2025 menurut statistik IRENA. Perbedaan ini memperlihatkan besarnya ruang percepatan yang masih harus dikejar Indonesia.

Arif juga memaparkan peluang teknologi energi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pemanfaatan limbah kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) yang berpotensi menghasilkan energi sekitar 1,73 GW. Jika digabungkan dengan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit, potensinya diperkirakan mencapai 3,9 GW. BRIN juga mengembangkan inovasi Renewable Natural Gas, teknologi penyimpanan gas, BESS, biofuel, dan konversi limbah menjadi energi.

Menurut Arif, transisi energi merupakan bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia menuju negara maju. Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu mempertemukan riset, inovasi, teknologi, dan penerapan di lapangan.

Kepada Muhammadiyah, Arif menegaskan bahwa transisi energi bukan semata tanggung jawab pemerintah. Muhammadiyah dengan jaringan perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, pesantren, dan amal usahanya memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan energi terbarukan, riset terapan, dan penyiapan sumber daya manusia.

Dari perspektif ekonomi dan kebijakan, Dr. Mukhaer Pakkana menekankan bahwa keberhasilan transisi energi harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai investasi dan pertumbuhan industri energi hanya menghasilkan keuntungan sektoral, sementara kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan tertinggal.

Sementara itu, Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute (ESI), mengingatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Menurutnya, energi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian integral dari struktur ekonomi makro nasional. Padahal, energi menentukan daya saing industri, produktivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Putra juga mengajak peserta mengkritisi struktur pengelolaan ketenagalistrikan, termasuk dominasi PLN, agar tata kelola, penciptaan nilai tambah, dan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional semakin optimal.

Kritik tersebut relevan dengan target RUPTL PLN 2025–2034 yang merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 GW, dengan sekitar 42,6 GW berasal dari EBT dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi. Tantangannya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar terealisasi dan manfaat ekonominya terdistribusi secara adil.

Dari sektor industri, Jelita Irmawati dari Pertamina dan Romy Ramadhani dari Pertamina Geothermal Energy (PGE) memaparkan upaya serta tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya energi panas bumi.

Jelita Irmawati menjelaskan bahwa Pertamina terus mendorong pengembangan energi bersih sebagai bagian dari transformasi bisnis dan dukungan terhadap target transisi energi nasional. Upaya tersebut mencakup pengembangan energi rendah karbon, optimalisasi sumber daya energi domestik, serta inovasi untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Sementara itu, Romy Ramadhani memaparkan perkembangan pengembangan panas bumi oleh PGE. Perusahaan saat ini mengoperasikan kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi, dengan total portofolio pengelolaan mencapai 1.932 MW. Salah satu pengembangan penting adalah PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW.

Panas bumi memiliki keunggulan sebagai sumber energi bersih yang dapat memasok listrik secara relatif stabil sepanjang waktu. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan investasi, eksplorasi, teknologi, dan keekonomian proyek.

Romy menambahkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dialog dan kolaborasi dengan para ahli, peneliti, serta perguruan tinggi. Sinergi tersebut penting untuk menghasilkan inovasi teknologi, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, dan mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi nasional.

Sarasehan dihadiri Tenaga Ahli utama Badan Riset Inovasi Nasional-BRIN, Pertamina, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Majelis Ekonomi Bisnis (MEB) Muhammadiyah, Muhammadiyah Climate Center (MCC), dan Energy Shift Institute (ESI). Hadir pula pimpinan dan perwakilan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, antara lain Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah (USM) Dr. Faiz Rafdhi, M.Kom; Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Dr. Warsito, M.Si; Universitas Teknik Muhammadiyah (UTM) diwakili Amirul Hilman, S.Kom, M.Kom; Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Ahmad Faisal, M.Pd., MM, serta Universitas Muhammadiyah Jakarta, diwakili Dekan Fakultas Teknik, Dr. Ir. Irfan Purnama, ST., M.Chan. Eng.

Manajer Executive Business Forum TV Muhammadiyah, Zaenul Ula menyatakan forum ini sudah seharusnya menjadi awal dari kerja sama-nyata, bukan berhenti sebagai diskusi. “Semua pihak memiliki sudut pandang berbeda. Namun, justru di situlah pentingnya saling memahami dan saling melengkapi. Tujuan sarasehan adalah membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif, dalam kebijakan transisi energi berkelanjutan menuju ekonomi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Zaenul Ula menyatakan Executive Business Forum TV Muhammadiyah siap memfasilitasi diskusi lanjutan dan penjajakan kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT Pertamina, Muhammadiyah, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Energy Sift Institute (ESI), dan perguruan tinggi. Agenda yang dapat dikembangkan mencakup riset bersama, pengembangan SDM, pelatihan dan pemagangan, serta penerapan energi terbarukan di lingkungan perguruan tinggi dan amal usaha Muhammadiyah. “Jika transisi energi dilaksanakan secara efektif, transparan, dan melibatkan perguruan tinggi serta kekuatan masyarakat sipil, Indonesia bukan hanya mampu mempercepat perubahan energi, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi baru yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya. 

Sarasehan ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi multi-pihak untuk menjadikan transisi energi bukan sekadar agenda perubahan teknologi, melainkan gerakan bersama membangun kedaulatan energi, keadilan ekonomi, dan masa depan generasi Indonesia.[]*