SURAKARTA, Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kembali menggelar Webinar Series Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang ke-50 pada Senin (28/7). Acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., sebagai pembicara utama.
Dalam sambutan pembukanya, Wakil Rektor IV UMS, Prof. dr. Dr. Em Sutrisna, M.Kes., menyampaikan bahwa kajian AIK merupakan kegiatan rutin UMS yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman keislaman dan kemuhammadiyahan bagi seluruh civitas academica.
“Kita punya kajian tarjih rutin tiap Selasa, tafsir setiap Kamis, qiyamul lail setiap Jumat dini hari, dan kajian bulanan seperti webinar ini. Harapannya, semangat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terus tumbuh di kalangan dosen dan tenaga kependidikan,” ujarnya.
Em menegaskan bahwa sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah, seluruh warga UMS merupakan kader persyarikatan yang harus menumbuhkan ghirah (semangat) ke-Muhammadiyahan, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran warga UMS dalam menghidupkan ranting dan cabang Muhammadiyah di daerah masing-masing.
Mengangkat tema “Visi Hukum HAM Berkemajuan Perspektif Muhammadiyah”, Busyro membuka materi dengan refleksi terhadap peran historis Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa. Ia menyinggung bagaimana pemuda Sudirman, seorang kader Muhammadiyah, menampilkan keteladanan spiritual dan perjuangan hingga diangkat sebagai Panglima Besar TNI.
Menurut Busyro, kontribusi Muhammadiyah bukan hanya dalam bentuk amal pendidikan dan kesehatan, namun juga dalam bentuk gagasan kebangsaan. Ia mengulas kembali peran Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI, yang turut menyempurnakan rumusan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip tauhid.
Lebih lanjut, Busyro menyoroti pentingnya evaluasi pendidikan AIK di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk UMS.
“AIK harus mampu menjawab kebutuhan internal kampus dan eksternal masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi secara sosial, politik, dan kebangsaan,” tandasnya.
Dalam paparannya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mengkritisi melemahnya independensi KPK pascarevisi UU No. 19 Tahun 2019. Ia menyebut bahwa pelemahan lembaga antirasuah ini merupakan bagian dari gejala sistemik yang ditopang oleh kekuatan politik dan ekonomi oligarkis.
Ia menegaskan, berdasarkan data KPK yang “original”, korupsi paling banyak terjadi di tingkat pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa sumber masalah berada pada pengambil kebijakan tertinggi.
“Korupsi ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi kejahatan kemanusiaan karena berdampak langsung pada rakyat,” tegas Busyro.
Di akhir sesi, Busyro menyoroti pentingnya peran kampus, termasuk UMS, dalam membangun kesadaran kritis yang berbasis riset. Ia mendorong civitas academica untuk aktif menyuarakan keadilan dan kebenaran, serta menyusun konsep hukum profetik yang menggabungkan nilai-nilai ilahiah dan keadilan sosial.
Webinar ditutup dengan refleksi atas peran UMS dalam dakwah pencerahan. Sebagai institusi pendidikan, UMS dinilai mampu menjadi lokomotif perubahan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh secara ideologis dalam semangat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Kegiatan ini menjadi penanda bahwa kajian ke-50 bukan sekadar angka, melainkan wujud konsistensi UMS dalam mengawal misi dakwah dan pemberdayaan umat di tengah tantangan zaman. BPSDM UMS akan terus menghadirkan tema-tema aktual yang relevan bagi pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial warga UMS. (Yusuf/Riz)
