Gelar Konsolidasi Nasional, MPM Lakukan Evaluasi Program Pemberdayaan Akar Rumput

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Sebagai forum monitoring sekaligus evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program kerja Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, konsolidasi nasional 2026 yang diikuti 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia diharapkan dapat merumuskan berbagai solusi, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut agar program pemberdayaan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Nurul Yamin, Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa terselenggaranya kegiatan ini tidak lain untuk melihat, memotret, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis kedepan. Bukan sekedar refleksi, namun juga menjadi gerakan pemberdayaan yang mampu menjangkau lebih banyak titik di seluruh tanah air.

Pada tahun 2023, MPM telah memulai dua program prioritas strategis. Pertama, program berskala nasional. Program ini berupaya menjawab persoalan yang terjadi secara menyeluruh merata di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari masalah pemberdayaan, keumatan, dan lain sebagainya.

“Sehingga program ini menjadi satu tarikan nafas dari cabang, daerah, wilayah, hingga pusat yang menjadi satu tarikan program yang berlangsung serentak, inilah program nasional,” ujarnya pada Sabtu, 31 Oktober 2026 dalam acara Konsolidasi Nasional 2026 MPM PP Muhammadiyah.

Kedua, program unggulan. Di sisi lain MPM menyadari bahwa hadirnya program pemberdayaan bertujuan untuk mengangkat dan mengungkit potensi-potensi lokal dan komunitas yang ada di daerah. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari hadirnya program unggulan dari MPM PP Muhammadiyah.

Yamin membeberkan berbagai capaian yang telah diraih oleh MPM, diantaranya terkait dengan kapasitas kekeorganisasian. Dari 38 wilayah Muhammadiyah, sebanyak 35 wilayah telah memiliki Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Meski setiap wilayah memiliki dinamika yang beragam, akselerasi gerakan di akar rumput menjadi sangat penting bagi nafas pemberdayaan di daerah, khususnya daerah 3 T (Tertinggal, terdepan, terluar).

Semangat ini sejalan dengan visi pengembangan MPM periode 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48, yaitu terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan kelompok dhuafa-mustadh’afin sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin.

Hilman Latief, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan apresiasinya kepada MPM yang memiliki eksposur luar biasa. Melalui berbagai program yang dilakukan MPM, Muhammadiyah semakin dikenal di masyarakat sebagai ormas Islam yang aktif membantu masyarakat.

Ia mengharapkan MPM menjadi sarana edukasi tentang bagaimana menempatkan Islam sebagai gerakan dakwah, menempatkan Islam sebagai gerakan tajdid, sebagai gerakan ilmu, dan yang terakhir, Islam sebagai gerakan amal.

Oleh karena itu, menurut Hilman, perlunya melakukan penguatan gerakan pemberdayaan melalui landasan filosofis, baik yang ada di al-Qur’an maupun hadist.

“Ini menjadi penting karena kita berada di dalam kerangka Islam berkemajuan yang kemudian harus kita bawa ke generasi-generasi berikutnya,” paparnya.

Sehingga tugas dari Pimpinan Pusat maupun wilayah selain mendesiminasi program-program yang ada, adalah berdiri di atas fondasi filosofis, mengubah mindset, plus merumuskan konsep-konsep dasar yang betul-betul menjadi cita rasa dari majelis pemberdayaan milik Muhammadiyah. “Ini menurut hemat saya akan memperkuat kita sebagai gerakan,” tegasnya.

Menurut Hilman, dedikasi dan keringat adalah mata uang paling berharga dalam dunia pemberdayaan. Peran dan kerja keras yang selama ini ditunjukkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sungguh luar biasa, turun langsung ke lapangan, dan berdarah-darah demi perubahan sosial.

Namun, roda pengabdian tidak cukup hanya digerakkan oleh otot dan niat baik. Ada kalanya, kerja keras tidak dibiarkan tanpa dokumentasi dan laporan yang sistematis, jika itu yang terjadi, ibarat melukis di atas angin: tampak nyata saat dikerjakan, tetapi lenyap tak bersisa saat waktu berlalu.

Di sinilah titik baliknya. Dalam dunia pemberdayaan modern, kerja keras tidak lagi berdiri sendiri; ia harus dikawinkan dengan kerja cerdas.

Kerja cerdas berarti memastikan setiap langkah tidak hanya tuntas di lapangan, tetapi juga terekam, terukur, dan terlaporkan dengan baik. Laporan bukan sekadar tumpukan kertas administratif atau formalitas birokrasi, melainkan cerminan akuntabilitas, alat evaluasi, sekaligus narasi sejarah yang membuktikan bahwa kerja-kerja sosial tersebut benar-benar berdampak nyata.

“Saya berharap, saya ingin mengajak para pegiat MPM untuk masuk ke level pemberdayaan di atasnya, terkait dengan apa dampaknya kepada masyarakat,” ajaknya. (diko)