Ketika Negara Pandai Berbicara, Tetapi Lupa Mendengar; Menjembatani Akal dan Hati dalam Komunikasi Publik
Oleh: Agus Subeno, Ketua PCMh Duren Sawit II, Jakarta Timur, pemerhati Kebijakan Publik
Ada kalanya pemerintah sudah berbicara panjang, tetapi rakyat merasa belum didengar.
Pemerintah berbicara dengan bahasa data: inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, investasi, fiskal, dan berbagai indikator pembangunan. Semua itu penting. Tetapi rakyat tidak menjalani hidup dalam bentuk grafik dan tabel.
Rakyat merasakan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, pekerjaan, upah, pajak, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, komunikasi publik bukan sekadar bagaimana pemerintah menyampaikan pesan, melainkan bagaimana pesan tersebut dipahami dan dirasakan masyarakat. Di sinilah akal dan hati perlu dipertemukan.
Peristiwa Susanah, perempuan yang disebut dalam pidato Presiden pada Agustus 2026 sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700 ribu per kilogram, memberi pelajaran penting. Setelah muncul klarifikasi keluarga, informasi tentang pekerjaan dan penghasilannya ternyata tidak sesederhana yang disampaikan dalam pidato tersebut. Perhatian publik kemudian bergeser dari pesan besar pidato kepada persoalan satu nama, satu pekerjaan, dan satu angka.
Di sinilah komunikasi publik perlu belajar.
Satu kalimat yang kurang tepat dapat menenggelamkan seratus kalimat yang sebenarnya baik. Apalagi yang berbicara adalah pejabat negara. Setiap kata membawa bobot institusi. Karena itu, komunikasi kekuasaan harus lebih hati-hati daripada percakapan biasa.
Bukan berarti pejabat tidak boleh keliru. Manusia tetap bisa salah. Tetapi ketika kekeliruan disampaikan dari panggung kekuasaan, dampaknya jauh lebih luas. Masyarakat bukan hanya mempertanyakan kalimatnya, tetapi dapat mempertanyakan data, proses verifikasi, bahkan kredibilitas institusi.
Karena itu, komunikasi publik membutuhkan tiga hal sekaligus: akurasi, konteks, dan empati. Cepat memang penting. Tetapi cepat tanpa verifikasi dapat menjadi bumerang. Benar secara data juga belum cukup jika disampaikan tanpa konteks. Dan komunikasi yang akurat akan kehilangan makna jika tidak memperhitungkan perasaan masyarakat.
Data ekonomi nasional memberikan gambaran yang penting. BPS mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan. Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Sementara TPT Mei 2026 sebesar 4,65 persen dengan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta. Angka-angka itu diperlukan untuk merumuskan kebijakan.
Tetapi masyarakat tidak merasakan angka 3,19 persen sebagai angka. Mereka merasakannya dalam harga makanan dan kebutuhan rumah tangga. Angka pengangguran bukan sekadar persentase. Ia bisa berarti seorang anak muda yang belum memperoleh pekerjaan. Angka kemiskinan bukan sekadar tabel. Ia adalah keluarga yang setiap hari harus menghitung uang belanja.
Maka, tugas komunikasi publik bukan hanya menerangkan angka, tetapi menerjemahkan angka menjadi kehidupan manusia.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan sederhana: Apa arti kebijakan ini bagi rakyat? Siapa yang terdampak? Apa yang mereka khawatirkan? Dan apa yang akan dilakukan ketika kebijakan itu menimbulkan kesulitan? Pertanyaan seperti itu bukan tanda pemerintah lemah. Justru itulah tanda pemerintah hadir.
Polemik kenaikan PBB-P2 di Pati juga memberikan pelajaran. Kebijakan fiskal daerah tentu dapat memiliki argumentasi administratif dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Tetapi ketika kenaikan yang direncanakan sangat besar bertemu dengan keresahan warga, persoalannya tidak lagi sekadar angka pajak. Ia berubah menjadi persoalan rasa keadilan dan kepercayaan.
Pati menunjukkan bahwa kebijakan yang mungkin rasional di atas kertas belum tentu diterima secara sosial. Di sinilah komunikasi menjadi sangat menentukan.
Ketika warga sedang keberatan, respons pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar. Pemerintah perlu terlebih dahulu memahami mengapa masyarakat keberatan.
Mendengarkan bukan berarti menyerah. Berempati bukan berarti kehilangan kewibawaan. Justru pemimpin yang bersedia mendengar menunjukkan bahwa kekuasaan tidak berjarak dari rakyat.
Komunikasi publik membutuhkan adab
Dalam perspektif Muhammadiyah, komunikasi publik tidak cukup dinilai dari efektif atau tidaknya pesan. Ia juga perlu dilihat dari nilai dan adabnya. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar membutuhkan keberanian menyampaikan kebenaran, tetapi juga hikmah, keteladanan, dan kemaslahatan.
Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam berbicara. Masyarakat pun harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan menggunakan bahasa yang meremehkan warga yang mengkritik. Jangan pula menjadikan kritik sebagai ancaman.
Sebaliknya, masyarakat harus membedakan kritik dengan fitnah dan memeriksa informasi sebelum ikut menyebarkannya. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah wajib hati-hati berbicara. Masyarakat wajib hati-hati menyimpulkan. Keduanya membutuhkan ruang dialog.
Harold Lasswell menjelaskan komunikasi melalui unsur who, says what, in which channel, to whom, with what effect—siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak seperti apa. Di era digital, teori tersebut semakin relevan.
Pernyataan pemerintah tidak berhenti ketika pidato selesai. Ia direkam, dipotong, dikutip, disebarkan, dikomentari, dan dibandingkan dengan pengalaman masyarakat.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem komunikasi publik yang bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki mekanisme verifikasi, klarifikasi, koreksi, dan respons.
Sebelum kisah seorang warga dijadikan contoh keberhasilan, pastikan kisahnya benar dan utuh. Sebelum angka disampaikan, pastikan sumber dan konteksnya jelas.
Sebelum pernyataan keluar, pikirkan bagaimana kalimat tersebut akan dipahami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Dan ketika terjadi kekeliruan, jangan terlalu lama mencari pembenaran.
Akui. Koreksi. Jelaskan. Perbaiki.
Sikap seperti itu bukan mengurangi kewibawaan. Justru dapat memperkuat kepercayaan. Akal dan hati harus berjalan Bersama Kepercayaan publik tidak dibangun dengan komunikasi yang indah, tetapi dengan kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan.
Jika pemerintah mengatakan ekonomi membaik, rakyat ingin merasakan peluang kerja dan daya beli yang lebih baik. Jika pemerintah mengatakan kemiskinan menurun, rakyat ingin merasakan kehidupan yang lebih layak. Jika pemerintah mengatakan kebijakan dibuat untuk rakyat, rakyat ingin dilibatkan dan didengarkan.
Di sinilah akal dan hati harus berjalan bersama. Akal memberikan data. Hati memberikan empati. Akal menjaga kebijakan agar rasional dan terukur. Hati menjaga agar kebijakan tidak kehilangan manusia. Akal tanpa hati melahirkan birokrasi yang dingin. Hati tanpa akal dapat melahirkan kebijakan yang tidak terukur. Tetapi ketika keduanya bertemu, lahirlah kebijakan yang rasional sekaligus manusiawi.
Muhammadiyah dan komunikasi yang mencerahkan
Muhammadiyah memiliki modal moral untuk ikut membangun tradisi komunikasi publik semacam ini. Komunikasi yang mencerahkan bukan komunikasi yang selalu membenarkan pemerintah. Tetapi juga bukan komunikasi yang selalu menyalahkan pemerintah.
Ia adalah komunikasi yang berani mengatakan benar ketika benar, mengingatkan ketika keliru, namun tetap menjaga martabat manusia dan kepentingan bersama. Inilah kritik yang konstruktif. Inilah dakwah kebangsaan yang berkemajuan.
Pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik. Masyarakat juga tidak perlu alergi terhadap penjelasan pemerintah. Keduanya harus bertemu dalam ruang dialog yang sehat. Sebab demokrasi tidak akan sehat jika pemerintah hanya ingin didengar dan masyarakat hanya ingin didengar. Demokrasi menjadi dewasa ketika pemerintah mau mendengar dan masyarakat mau memahami.
Pada akhirnya, tantangan komunikasi publik bukan memilih antara data atau rasa, antara akal atau hati. Keduanya harus berjalan bersama. Sebab negara tidak hanya membutuhkan kebijakan yang benar, tetapi juga cara menyampaikannya dengan benar. Rakyat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang pandai berbicara, tetapi pemerintah yang bersedia mendengar.
Jangan sampai negara begitu sibuk menjelaskan keberhasilannya, sampai lupa mendengar kegelisahan rakyatnya. Di titik temu antara data dan rasa, antara akal dan hati, antara kebijakan dan pengalaman rakyat, kepercayaan publik tumbuh.
Karena sesungguhnya, komunikasi publik yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling mampu membuat rakyat merasa didengar.
