JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkomitmen memperkuat pemberdayaan dan pengembangan ekosistem koperasi, khususnya koperasi berbasis masjid.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama MoU dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan di Kantor Kemenkop, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jumat (18/9).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, kolaborasi dengan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah peta jalannya akan diarahkan pada pemberdayaan koperasi berbasis rumah ibadah. Dan tahap awalnya difokuskan pada lingkungan masjid.
“Kami menyambut baik komitmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bersama-sama mendorong koperasi berbasis masjid dalam hal ini agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Disebut lagi, pengembangan koperasi berbasis rumah ibadah juga belajar dari pengalaman koperasi di lingkungan pondok pesantren. Yang kini menurutnya, telah berkembang dan mampu menopang denyut nadi ekonomi komunitas.
“Kita akan dorong memiliki badan usaha koperasi juga. Diharapkan ini bisa menjadi awal yang baik untuk menorehkan sejarah perkembangan koperasi yang lebih modern dan lebih profesional ke depan,” ujarnya.
Sementara, kerja sama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan mencakup penyediaan data dan informasi, identifikasi koperasi. Yakni berdasarkan sasaran dan sektor usaha, serta pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi.
“Kerja sama ini bisa menjadi basis pengembangan koperasi. Terlebih jaringan Majelis Tabligh Muhammadiyah mencakup sekitar 12.000 masjid berbasis komunitas. Jadi orangnya riil, tempatnya ada, sistemnya sudah dibuat,” tutur Adi Hidayat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Quantum Akhyar yang juga Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.
Di sambung Fathurrahman Kamal, Muhammadiyah ingin mengembangkan fungsi masjid yang mampu memberikan solusi. Salah satunya solusi terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Ini tentu bagian daripada pemahaman Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah untuk bekerja sama seluas-luasnya. Termasuk dengan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita,” kata Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah tersebut.
Kolaborasi tersebut sekaligus mempertemukan jaringan komunitas Muhammadiyah dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi. Dari skema kerja sama yang disepakati, penguatan koperasi diarahkan melalui tiga aspek utama.
Pertama, memperluas basis komunitas melalui pengembangan koperasi berbasis masjid dan rumah ibadah. Kedua, memperkuat kelembagaan dan kapasitas usaha melalui pendataan, identifikasi sektor, serta pendampingan koperasi. Ketiga, membuka akses pembiayaan melalui koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait. (Cris)
