Meneguhkan Kembali Pemahaman Ideologi Muhammadiyah di Tengah Arus Perubahan Zaman
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur
Perubahan zaman tidak pernah menunggu kesiapan suatu organisasi, karena perubahan zaman bergerak cepat, membawa teknologi baru, pola pikir baru, gaya hidup baru, sekaligus tantangan baru. Apa yang hari ini dianggap sebagai kemajuan, beberapa tahun kemudian mungkin sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dunia bergerak dari era industri menuju era digital, dan kini memasuki era kecerdasan artifisial yang perlahan mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan dalam pengambilan keputusan.
Di tengah arus perubahan tersebut, Muhammadiyah menghadapi pertanyaan mendasar seperti bagaimana menjaga jati diri ideologis organisasi tanpa kehilangan relevansinya dalam perubahan zaman? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan kaderisasi, tetapi juga menyentuh masa depan gerakan Muhammadiyah itu sendiri.
Muhammadiyah tidak boleh menjadi organisasi yang hanya sibuk mempertahankan masa lalu. Namun, Muhammadiyah juga tidak boleh begitu larut dalam perubahan sehingga kehilangan akar ideologisnya. Di sinilah pentingnya meneguhkan kembali pemahaman ideologi Muhammadiyah.
Ideologi dalam konteks Muhammadiyah bukanlah dogma yang membelenggu kreativitas. Ideologi merupakan sistem nilai, pandangan hidup, cita-cita, dan orientasi perjuangan yang menjadi fondasi bagi seluruh gerakan. Ideologi memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar yaitu untuk apa Muhammadiyah didirikan, ke mana gerakan ini diarahkan, dan nilai apa yang harus tetap dijaga ketika zaman berubah?
Karena itu, persoalan utama Muhammadiyah hari ini bukan apakah ideologinya masih relevan. Justru sebaliknya, ideologi Muhammadiyah semakin relevan. Persoalannya adalah apakah ideologi tersebut benar-benar dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam praktik kehidupan warga persyarikatan.
Salah satu tantangan yang perlu kita akui secara jujur adalah munculnya jarak antara pemahaman ideologis dan praktik kehidupan sehari-hari. Kita mungkin masih fasih menyebut Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan, maupun Islam Berkemajuan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana semua itu membentuk perilaku kader?
Jangan-jangan kita terlalu sibuk mengajarkan ideologi, tetapi belum cukup berhasil menghidupkannya. Kader bisa saja mengikuti Baitul Arqam, Darul Arqam, pengajian, kajian ideologi, atau berbagai forum kaderisasi. Sertifikat diperoleh, materi disampaikan, dokumentasi dibuat, dan laporan kegiatan diselesaikan. Namun, setelah kegiatan selesai, apakah ada perubahan dalam cara berpikir dan cara bertindak?
Pertanyaan ini penting karena kaderisasi tidak boleh terjebak menjadi sekadar agenda administratif dan seremonial. Kaderisasi yang hanya mengukur keberhasilan dari jumlah peserta, jumlah kegiatan, jumlah sertifikat, atau jumlah forum yang diselenggarakan pada akhirnya akan kehilangan substansi. Kaderisasi seharusnya menghasilkan perubahan kualitas manusia.
Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak orang yang hadir dalam pelatihan, melainkan berapa banyak manusia yang, setelah mengikuti proses kaderisasi, menjadi lebih berilmu, lebih berintegritas, lebih mandiri, lebih peduli, dan lebih mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, kaderisasi harus bergerak dari orientasi aktivitas menjadi orientasi dampak.
Tantangan berikutnya adalah kecenderungan sebagian kader untuk mengenal Muhammadiyah lebih sebagai organisasi daripada sebagai gerakan ideologis. Muhammadiyah kemudian dipahami melalui struktur organisasi pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha.
Semua itu penting. Tetapi Muhammadiyah jauh lebih besar daripada struktur organisasinya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang memiliki pandangan keagamaan, orientasi sosial, cita-cita peradaban, serta visi kemanusiaan.
Jika Muhammadiyah hanya dipahami sebagai organisasi, maka loyalitas kader mudah berubah menjadi loyalitas struktural. Kader merasa menjadi bagian dari Muhammadiyah karena memiliki jabatan, kartu anggota, posisi dalam kepengurusan, atau keterlibatan dalam kegiatan amal usaha.
Padahal, menjadi kader Muhammadiyah seharusnya berarti menjadikan nilai-nilai Muhammadiyah sebagai bagian dari cara berpikir dan cara hidup. Seorang kader tetap Muhammadiyah meskipun tidak sedang memegang jabatan.
Kader akan tetap membawa nilai-nilai Muhammadiyah ketika berada di ruang kelas, kantor, pasar, rumah sakit, perusahaan, birokrasi, parlemen, kampus, ruang digital, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di situlah ideologi benar-benar diuji.
Perubahan zaman juga menghadirkan tantangan berupa pragmatisme. Kader dapat tergoda untuk melihat Muhammadiyah hanya sebagai kendaraan untuk memperoleh akses sosial, ekonomi, jabatan, jaringan, atau peluang tertentu. Ketika kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan dakwah, ideologi perlahan mengalami erosi.
Pragmatisme tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar, tetapi dapat hadir secara halus. Misalnya, ketika seseorang aktif di Muhammadiyah hanya karena ingin mendapatkan posisi. Atau ketika amal usaha dipandang terutama sebagai ruang karier tanpa kesadaran bahwa di dalamnya terdapat misi dakwah. Atau ketika kader memilih sikap berdasarkan keuntungan jangka pendek, bukan berdasarkan prinsip.
Tentu Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap profesionalisme, karier, kekuasaan, maupun pengembangan ekonomi. Justru kader Muhammadiyah harus hadir di berbagai ruang strategis. Kondisi yang harus dihindari adalah ketika posisi strategis tidak lagi menjadi sarana perjuangan, melainkan menjadi tujuan perjuangan.
Kita membutuhkan kader yang masuk ke dalam sistem tanpa kehilangan nilai. Kader boleh memiliki jabatan, tetapi jangan sampai jabatan memiliki dirinya. Kader boleh sukses secara ekonomi, tetapi kesuksesan itu harus memiliki dimensi sosial. Kader boleh memiliki pengaruh politik, tetapi politik tidak boleh menghilangkan integritas. Dengan demikian, ideologi menjadi semacam pagar moral yang mencegah profesionalisme berubah menjadi pragmatisme.
Dalam konteks ini, kita juga perlu meninggalkan dikotomi antara kader ideologis dan kader profesional. Seolah-olah kader ideologis adalah mereka yang aktif dalam organisasi, sedangkan kader profesional adalah mereka yang sibuk dengan profesinya. Dikotomi semacam itu justru kontraproduktif.
Muhammadiyah membutuhkan kader yang ideologis sekaligus profesional. Kader yang memiliki ideologi tetapi tidak memiliki kompetensi akan kesulitan menghadapi kompleksitas zaman. Sebaliknya, kader yang profesional tetapi kehilangan orientasi nilai dapat terjebak dalam pragmatisme. Saat ini yang dibutuhkan adalah kader yang memiliki kedalaman nilai sekaligus ketangguhan kompetensi.
Dokter Muhammadiyah harus profesional dan berintegritas. Dosen Muhammadiyah harus unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki keberpihakan terhadap kemanusiaan. Pengusaha Muhammadiyah harus kompetitif sekaligus menjunjung tinggi etika bisnis. Teknokrat Muhammadiyah harus mampu merumuskan kebijakan berbasis bukti sekaligus berpihak pada kepentingan publik.
Dengan demikian, ideologi bukan penghambat profesionalisme. Sebaliknya, ideologi harus menjadi fondasi moral bagi profesionalisme.
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika Muhammadiyah berhadapan dengan generasi muda. Generasi Z tidak tumbuh dalam dunia yang sama dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup bersama internet, media sosial, mesin pencari, platform digital, dan kini kecerdasan buatan.
Mereka tidak kekurangan informasi, justru masalah mereka adalah kelebihan informasi. Dalam satu hari, seorang anak muda dapat menerima ratusan, bahkan ribuan, informasi dari berbagai sumber. Otoritas pengetahuan menjadi lebih cair. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu lagi. Buku bukan satu-satunya sumber referensi lagi. Bahkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menghasilkan teks, gambar, suara, dan gagasan.
Di sinilah kaderisasi Muhammadiyah menghadapi tantangan yang serius. Jika ideologi hanya disampaikan dalam bentuk ceramah satu arah, generasi muda akan mudah merasa bahwa ideologi adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Karena itu, kaderisasi harus bertransformasi dari model indoktrinasi menjadi model internalisasi dan dialog intelektual.
Bukan berarti nilai-nilai Muhammadiyah menjadi relatif. Justru sebaliknya, nilai harus semakin kokoh karena dipahami melalui proses berpikir kritis. Kader yang hanya menghafal akan mudah kehilangan arah ketika menghadapi persoalan baru.
Kader yang memahami substansi dan metodologi berpikir Muhammadiyah akan mampu menghadapi persoalan yang bahkan belum pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya.
Kehadiran kecerdasan artifisial membawa tantangan yang semakin besar. AI dapat menulis artikel, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, membuat presentasi, bahkan membantu manusia dalam mengambil keputusan.
Di masa depan, nilai-nilai seperti integritas, amanah, tanggung jawab, empati, keberpihakan kepada yang lemah, dan kemampuan membedakan antara yang benar dan yang sekadar menguntungkan justru akan semakin penting.
Teknologi dapat membantu manusia menentukan apa yang mungkin dilakukan. Namun, teknologi tidak selalu mampu menjawab pertanyaan yaitu apa yang seharusnya dilakukan? Di situlah ideologi dan nilai agama memiliki posisi strategis.
Muhammadiyah perlu menyiapkan kader yang tidak hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga mampu mengendalikan penggunaannya berdasarkan etika dan kemaslahatan. Dengan demikian, ideologi Muhammadiyah bukan hanya berbicara tentang persoalan masa lalu. Ia harus menjadi pedoman menghadapi dunia yang bahkan belum sepenuhnya kita kenali.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu melemahnya tradisi intelektual. Gerakan sebesar Muhammadiyah membutuhkan kader yang membaca. Membaca bukan hanya tentang buku-buku Muhammadiyah. Kader perlu membaca tentang ekonomi, politik, teknologi, filsafat, sejarah, sains, kebudayaan, lingkungan, serta perkembangan global.
Muhammadiyah memiliki sejarah panjang sebagai gerakan keilmuan. Karena itu, tradisi intelektual harus dikembalikan sebagai bagian penting dari kehidupan persyarikatan. Sebab, gerakan yang berhenti berpikir pada akhirnya hanya akan menjadi gerakan yang sibuk mengelola rutinitas.
Tantangan ideologis juga terdapat dalam perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah. Pertumbuhan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dan berbagai unit usaha merupakan prestasi besar. Namun, semakin besar institusi, semakin besar pula tantangan untuk menjaga ruh gerakan. Jangan sampai amal usaha hanya menjadi institusi pelayanan, sementara dimensi dakwahnya semakin tipis.
Karena itu, pembaruan kaderisasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Kaderisasi tidak boleh hanya berlangsung ketika seseorang berada dalam forum resmi Muhammadiyah. Kaderisasi harus berlangsung sepanjang kehidupan. Bahkan perilaku seorang pimpinan saat menghadapi konflik merupakan bagian dari kaderisasi. Dengan pendekatan seperti ini, kaderisasi tidak lagi berhenti di ruang kelas, karena kaderisasi harus mampu menjadi budaya.
Ke depan, Muhammadiyah perlu mulai memikirkan indikator baru keberhasilan kaderisasi. Bukan hanya berapa banyak kader yang mengikuti pelatihan, tetapi juga berapa banyak kader yang kemudian menjadi guru yang menginspirasi, peneliti yang produktif, pengusaha yang berintegritas, dokter yang melayani dengan empati, birokrat yang bersih, politisi yang amanah, profesional yang unggul, dan aktivis sosial yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Kaderisasi harus menghasilkan manusia yang mampu membawa perubahan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kader bukan semata-mata seberapa lama ia aktif dalam struktur Muhammadiyah, melainkan seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Meneguhkan kembali ideologi Muhammadiyah bukan berarti membawa Muhammadiyah kembali ke masa lalu. Sebaliknya, kita perlu kembali ke akar untuk bergerak lebih jauh ke masa depan.
Karena itu, setidaknya ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan.
Pertama, revitalisasi pendidikan ideologi. Materi ideologi harus lebih kontekstual, dialogis, dan relevan dengan persoalan kehidupan nyata.
Kedua, mengubah kaderisasi dari berbasis kegiatan menjadi berbasis dampak. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan dan peserta, tetapi dari perubahan kualitas kader.
Ketiga, membangun kaderisasi berbasis profesi dan talenta. Muhammadiyah membutuhkan ulama, akademisi, ekonom, pengusaha, teknolog, profesional, birokrat, politisi, ilmuwan, dan pekerja seni yang memiliki fondasi ideologis yang kuat.
Keempat, menghidupkan tradisi intelektual. Membaca, meneliti, berdiskusi, menulis, dan berdebat secara sehat harus kembali menjadi budaya organisasi.
Kelima, memperkuat keteladanan pimpinan. Ideologi paling efektif diajarkan melalui perilaku.
Keenam, memperluas dakwah ideologis ke ruang digital. Muhammadiyah harus hadir di ruang tempat generasi muda berada dengan konten yang kreatif tetapi tetap substantif.
Ketujuh, menghubungkan ideologi dengan masalah konkret di masyarakat. Ideologi harus hadir dalam isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, Muhammadiyah tidak sedang menghadapi pilihan antara menjadi ideologis dan menjadi modern. Pilihan yang tepat adalah menjadi ideologis agar mampu memandu modernitas. Muhammadiyah harus memiliki akar yang kuat sekaligus kemampuan untuk bergerak.
Karena itu, jangan sampai upaya mempertahankan ideologi justru membuat Muhammadiyah takut terhadap perubahan. Namun, jangan pula keterbukaan terhadap perubahan membuat Muhammadiyah kehilangan identitas.
Semangat tajdid sejak awal menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu berdialog dengan zaman. Tantangannya adalah memastikan bahwa dialog tersebut tetap berangkat dari fondasi nilai yang kokoh. Muhammadiyah harus membaca perubahan, mengkritiknya, mengambil manfaat darinya, dan mengarahkannya demi kemaslahatan.
Islam berkemajuan bukan sekadar slogan organisasi, melainkan harus menjadi cara berpikir dan bertindak. Semangat Islam berkemajuan harus melahirkan manusia yang beriman sekaligus berilmu, berilmu sekaligus beramal, profesional sekaligus berintegritas, modern sekaligus berakar pada nilai-nilai.
Muhammadiyah membutuhkan kader yang akarnya kuat, tetapi pikirannya terbuka. Kader yang teguh dalam prinsip, tetapi fleksibel dalam strategi. Kader yang saleh secara spiritual, tetapi unggul secara intelektual. Kader yang mencintai persyarikatan, tetapi mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
