BUKITTINGGI, Suara Muhammadiyah - Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr Muhadjir Effendy, MAP mengingatkan pimpinan Muhammadiyah di tingkat wilayah maupun daerah untuk mengembangkan terobosan bidang ekonomi sesuai potensi masing-masing. Muhammadiyah, katanya bukan pemilik modal besar yang bisa membangun jaringan bisnis dari pusat melainkan mendorong berbagai potensi dan menjadikannya berjejaring lebih kuat dan luas.
Hal ini disampaikannya di depan para ketua dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera di Bukit Tinggi Sumatera Barat, Sabtu (209/2026). Dalam agenda bertajuk Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera itu, Muhadjir hadir bersama Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji ini mengapresiasi PWM Sumatera Barat yang menginisiasi acara. Menurutnya pertemuan semacam ini dapat memperpendek rentang kendali “Bagus juga kalau bisa diterapkan di regional lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau regional barat, tengah, timur,” katanya.
Lebih lanjut, Muhadjir memaparkan justru karakter itulah yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Ormas ini bertahan lebih dari seratus tahun tak lepas dari pilihan strategi KH Dahlan dalam berdakwah yang memilih terobosan yang berani dan berbeda di saat tokoh lain tidak melakukannya, yakni berani mengadaptasi sistem pendidikan modern ala pemerintah Hindia Belanda. Misalnya, dia bersedia menjadi guru agama di sekolah Belanda. Pengalamannya itulah yang digunakan untuk membangun sekolah maupun rumah sakit Muhammadiyah yang inklusif.
Selain memiliki DNA dakwah, kata Muhadjir, Muhammadiyah juga memiliki DNA ekonomi. Dalam bidang dakwah anak KH Ahmad Dahlan, Irfan Dahlan, dikirim ke India untuk belajar di Lahore. Ia kemudian menetap di Thailand untuk berdakwah di sana.
Sedangkan di bidang ekonomi anak Kyai Dahlan dari Ibu RA Sutidjah Widyaningrum bernama Raden Haji Dhuri dikirim ke Prancis dan dititipkan kepada seorang pastor. Di sana dia belajar senin musik dan berbisnis. “Saat pulang Raden Dhuri membangun pabrik sarung untuk diekspor dan dealer sepeda, lalu sempat menjadi bendahara Hoofdbestuur Muhammadiyah pada masa kepemimpinan KH Mas Mansur. Kyai Mas Mansur ingin agar Dhuri menulari kemandirian ekonomi melalui tradisi saudagar pada Muhammadiyah,” terangnya.
Pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Makassar, Muhammadiyah meletakkan ekonomi sebagai pilar ke-3. Namun pilar ini memang diakuinya masih kurang terlihat dibanding dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan sosial. Hal ini juga menjadi kritik Ketua PWM Sumatera Utara, Prof. Hasyimsah Nasution. Menurutnya, kemandirian ekonomi di Muhammadiyah belum interkoneksi dengan banyak aspek lainnya. “Majelis ekonomi masih banyak diisi dosen ekonomi bukan pengusaha atau pelaku ekonomi, jadi lebih banyak berdiskusi.
Padahal menurutnya, jika ada social engineering harusnya juga ada economical engineering dari Muhammadiyah. “Wilayah jangan cerita masalah-masalah tetapi ada prioritas berdasarkan terobosan yang ada di PP,” katanya.
Dibenarkan Muhadjir, karakter Muhammadiyah memang tumbuh dari bawah. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekonomi yang dimiliki konglomerat yang bisa langsung membangun jaringan bisnis besar dan menjual sahamnya ke publik.
“Muhammadiyah harus bisa mengukur risk appetite. Muhammadiyah bisa berumur sangat panjang salah satunya karena kehati-hatiannya. Ia lebih mirip marathon alih-alih sprint. Ia tau kapan mempercepat lari, kapan mengambil nafas, dan mengatur ritme agar mencapai tujuan dengan tepat. Bukan lari untuk cepat sampai tetapi jaraknya pendek,” ungkap Muhadjir.
Begitu juga dalam membangun kemandirian ekonomi. Muhadjir menceritakan pengalaman menjadi rektor UMM, di mana bisnis yang berkaitan langsung dengan kampusnya lebih realistis untuk mendukung finansial. Pilihan sektor riil lebih tepat mengingat Muhammadiyah yang memiliki ratusan rumah sakit, puluhan ribu sekolah dan ratusan kampus dapat dikapitalisasi menjadi ekosistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang.
Membangun pabrik infus, dicontohkan Muhadjir, adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan RS Muhammadiyah. Dalam setahun kebutuhan infus mencapai 16 hingga 18 juta botol, jika 10 hingga 40% saja bisa dipenuhi dari produk sendiri, itu sudah sangat bagus. Ke depan perlu juga dikembangkan untuk membangun pabrik jarum suntik, kapas dan perban.
Pilihan lainnya adalah bisnis di bidang ritel. Menurut Muhadjir, UMKM yang sudah mulai berkembang di kalangan Muhammadiyah perlu masuk ke dalam jejaring bisnis ritel. Sebab sebaik apapun produk UMKM jika packaging dan jejaring penjualannya masih konvensional tentu masih mengalami kesulitan berkembang. “Itulah sebabnya, daerah-daerah harus bisa memunculkan terobosan-terobosan yang kemudian berjejaring satu sama lain,” ungkapnya.
Dalam diskusi juga mengemuka tentang kekayaan Muhammadiyah yang dinilai sangat besar oleh publik. Ketua PWM Jambi Suhaimi Chan mengatakan Muhammadiyah terbebani sebagai ormas dengan kekayaan 4 triliun Rupiah, sehingga ketika mengajukan proposal bantuan ditolak karena dianggap sudah kaya. “Padahal kekayaan Muhammadiyah adalah aset atau valuasi, bukan liquid, hal ini harus dicari solusinya agar tidak menjadi beban tetapi menjadi modal kepercayaan,” harapnya.
Ketua PWM Sumatera Barat, Dr Bahtiar, mengatakan acara ini dimaksudkan sebagai forum strategis untuk mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari sepuluh provinsi di Sumatera, berbagi pengalaman dan praktik baik, memetakan sumber daya, serta merumuskan agenda kolaborasi bersama. Selain itu, juga untuk membangun komitmen bersama untuk menyemarakkan dan menyukseskan Muktamar ke-49 di Medan tahun depan. (*)
