Rakyat Melayani, Pemimpin Menikmati
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Legoso, Tangerang Selatan
Pagi ini, saya melihat sebuah foto hitam putih yang dipasang oleh Nury Sybly, karib saya. Foto hitam putih itu seolah hasil jepretan kamera usang, lalu dimuat di sebuah koran yang juga usang. Gambar itu menampilkan dua orang masyhur, yaitu Mohammad Hatta dan Wakil Presiden Gibran. Di atas foto kedua tokoh tersebut tertulis kalimat, “The Biggest Downgrade.”
Nury memang selalu punya cara yang unik, nakal namun cerdas, dalam mengekspresikan kegelisahan. Saya tidak bisa bersikap tak acuh, bahkan sangat terpengaruh oleh provokasi gambar itu. Rasanya tangan ini gatal jika tidak berkomentar.
Meski sama-sama pernah dan sedang menjabat sebagai Wakil Presiden, Mohammad Hatta dan Gibran memiliki rekam jejak yang sangat berbeda. Hatta memangku jabatan itu melalui cara yang sangat bermartabat. Ia memiliki modal sosial yang kokoh. Latar belakang pendidikan, niat, landasan pemikiran, cita-cita, serta keberpihakannya kepada rakyat Indonesia sangat jelas.
Setiap ucapan dan tindakannya dilandasi argumentasi keilmuan. Hatta tidak pernah menonjolkan dirinya agar dapat terpilih menjadi pemimpin. Sebaliknya, ia pernah menunjukkan sikap yang sangat tegas dengan mengundurkan diri dari jabatan yang oleh banyak orang dianggap sangat bergengsi, nyaman, dan penuh kehormatan.
Para pembaca tentu memiliki penilaian sendiri. Saya tidak hendak “mengajari ikan berenang”. Silakan membandingkan keduanya melalui berbagai parameter, terutama dari sisi proses pemilihan dan penetapan yang mengantarkan keduanya menjadi Wakil Presiden.
Berkaca dari perjalanan kedua tokoh tersebut, saya bertanya dalam hati: mengapa orang-orang Indonesia begitu ingin menjadi pemimpin? Entah menjadi Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bukankah menjadi pemimpin bagi 280 juta warga Indonesia itu sangat berat? Bayangkan, presiden dan wakil presiden harus mampu menjamin kebutuhan dasar warga terkait kesehatan, pendidikan, dan makanan pokok sehingga tidak boleh ada seorang pun yang kelaparan. Pemimpin juga harus menjamin rasa aman agar rakyat dapat hidup rukun dan damai meski berada dalam lingkungan yang berbeda suku, agama, warna kulit, dan kepentingan.
Setelah semua kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, seorang pemimpin juga harus mampu memudahkan segala bentuk urusan rakyat sehingga mereka dapat mencari nafkah dan beribadah dengan tenang. Pemimpin harus rela berkorban dan mengurangi waktu istirahat demi memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat tidur dengan lelap setiap malam.
Seorang presiden dan wakil presiden adalah ibu sekaligus bapak bagi ratusan juta rakyat Indonesia. Lazimnya orang tua, mereka seharusnya merasa sedih dan berduka ketika ada anak-anak bangsa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Begitu beratnya tugas seorang pemimpin seperti yang tergambar di atas, tetapi mengapa hasrat orang untuk menjadi pemimpin begitu tinggi? Mengapa ada yang mengikuti pencalonan berkali-kali hanya demi menjadi presiden atau wakil presiden? Bahkan, ada yang rela menghamburkan harta benda dalam jumlah besar demi menduduki jabatan tersebut. Mengapa orang rela melakukan tindakan curang, manipulatif, bahkan melanggar hukum demi meraih kekuasaan? Mengapa orang rela mengorbankan harga diri dan rasa malu, padahal marwah itu seharusnya dipertahankan mati-matian, bahkan dengan nyawa sekalipun?
Secara nalar sehat, tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin di Indonesia sangat berat. Mereka seharusnya gelisah, marah, dan rela mengorbankan apa saja demi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Menjadi pemimpin ternyata sangat nyaman. Saat pencalonan, cukup dengan berjoget, bertingkah konyol hingga terkesan gemoy, berlagak pilon, pura-pura merakyat, dan ditambah resep murah bernama blusukan.
Faktanya, keadaan yang terjadi sungguh bertolak belakang dengan gambaran beratnya tugas seorang pemimpin. Lihat saja, berbagai bentuk keistimewaan dan layanan terbaik dalam hampir semua urusan diperuntukkan bagi para presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan anggota legislatif.
Dalam hal tempat tinggal, tidak ada istana presiden atau rumah dinas gubernur, bupati, dan wali kota yang sederhana. Dalam urusan kendaraan, tidak ada mobil dinas yang setara dengan kendaraan yang digunakan rakyat kebanyakan.
Dalam layanan kesehatan, dokter dan rumah sakit dengan pelayanan terbaik hampir selalu diperuntukkan bagi mereka. Dalam penggunaan fasilitas umum, ketika mereka hendak berolahraga di lapangan umum pun area tersebut sering kali disterilkan oleh aparat. Bahkan ketika rombongan mereka melintas di jalan raya, rakyat harus menepi dan mengalah demi mengistimewakan para pejabat yang dikawal polisi dan tentara lengkap dengan senjata yang dibeli dari uang rakyat.
Dalam hal beribadah pun tidak jauh berbeda. Meski semua agama mengajarkan bahwa manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, kenyataan itu sering kali tidak berlaku ketika seorang pemimpin beribadah di rumah ibadah. Hampir dapat dipastikan mereka memperoleh perlakuan istimewa, mulai dari tempat parkir hingga ruang khusus untuk beribadah. Tetap berbeda dengan rakyat biasa.
Hebatnya, berbagai bentuk layanan istimewa itu tidak hanya berlaku bagi diri mereka sendiri. Kemewahan tersebut juga dinikmati oleh suami atau istri, anak-anak, cucu, dan anggota keluarga lainnya. Betapa istimewanya mereka dapat menikmati berbagai kemewahan itu. Mungkin hanya urusan yang paling pribadi saja yang tidak dapat dilayani oleh fasilitas negara.
Adakah yang salah dengan praktik yang telah membudaya seperti itu? Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, mungkin tidak. Namun, menurut falsafah kepemimpinan dan fitrah dasar seorang pemimpin yang seharusnya melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat, praktik tersebut tentu keliru.
Bukankah para pemimpin itu difasilitasi oleh uang rakyat? Bukankah mereka telah bersumpah untuk melayani rakyat? Namun faktanya, justru mereka yang memperoleh berbagai keistimewaan.
Hemat saya, inilah akar persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Aturan main negara telah keliru karena menempatkan para pemimpin sebagai raja-raja yang selalu mendapatkan keistimewaan dibandingkan rakyatnya sendiri. Sebuah kekeliruan mendasar yang dianggap wajar.
Rakyat yang seharusnya dilayani dan diprioritaskan justru menjadi pihak yang melayani. Para pemimpinlah yang memperoleh berbagai keistimewaan, sementara rakyat tetap menjadi abdi yang membayar upeti yang terus meningkat.
Saya tidak lagi hendak menyalahkan sistem pemilu, menyalahkan hasilnya yang melahirkan pemimpin yang ingkar janji, tidak peduli, berfoya-foya, bahkan melakukan korupsi demi menyenangkan kolega mereka. Saya juga tidak lagi sibuk menyalahkan sistem ketatanegaraan atau menawarkan sistem baru.
Bagi saya, persoalannya sudah sangat jelas. Selama kesalahan mendasar ini tidak diperbaiki, negara besar ini akan terus berjalan seperti sekarang.
Kesejahteraan hanyalah angan-angan. Sementara itu, rakyat harus terus membayar pajak yang semakin tinggi sekaligus melayani para pemimpin. Hasilnya, para pemimpinlah yang menikmati kemewahan dan berbagai keistimewaan yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Selama rakyat terus memberikan keistimewaan kepada para pemimpin tanpa menagih janji dan pengabdian mereka, jabatan akan selalu menjadi rebutan. Ketika kekuasaan menjanjikan keistimewaan dan kemewahan, banyak orang mengejarnya bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk menikmati kemewahan fasilitas yang istimewa dan kehormatan yang dibayar oleh rakyat itu sendiri.
