Saat Ideologi Tersisih

Saat Ideologi Tersisih

Paimal Andri, S.Sos, Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar

Dalam demokrasi, partai politik bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan. Partai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, penyaluran aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut kerap terdesak oleh pragmatisme elit dan kepentingan elektoral. Akibatnya, partai berisiko kehilangan orientasi ideologis dan lebih sibuk mengurus perebutan kekuasaan. Padahal, keberhasilan partai tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kursi dan jabatan yang diperoleh, tetapi juga dari konsistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Mari kita perhatikan, kapan terakhir kali sebuah partai menjelaskan sikap politiknya terhadap suatu kebijakan berdasarkan ideologi yang dianutnya? Dalam percakapan politik sehari-hari, yang lebih sering terdengar justru istilah seperti dinamika koalisi, komunikasi politik, dan stabilitas pemerintahan. Ideologi seolah hanya menjadi identitas formal dalam anggaran dasar dan lambang partai, sementara keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi kursi, kepentingan elektoral dan jabatan.

Sesungguhnya gejala ini bukan persoalan baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menempatkan partai sebagai sarana pendidikan politik, penyaluran aspirasi, dan rekrutmen politik. Fungsi tersebut menuntut kerja kelembagaan yang berkelanjutan: membina kader, merumuskan gagasan, serta membangun hubungan dengan masyarakat, bahkan ketika pemilu belum tiba.

Persoalannya, kerja semacam itu tidak selalu menghasilkan keuntungan elektoral dalam waktu singkat. Ketika biaya politik semakin tinggi dan persaingan elektoral semakin ketat, partai cenderung mengambil jalan pintas. Figur populer lebih diutamakan daripada kaderisasi, kedekatan dengan pemodal lebih diperhitungkan daripada penguatan basis anggota, sementara akses terhadap kekuasaan terkadang lebih menarik daripada mempertahankan sikap kritis.

Kecenderungan tersebut pernah dibahas oleh ilmuwan politik Kuskridho Ambardi dalam bukunya Mengungkap Politik Kartel (2009). Ia menjelaskan bahwa kartelisasi partai ditandai, antara lain, oleh melemahnya peran ideologi dalam menentukan perilaku koalisi, sikap permisif dalam pembentukan koalisi, serta minimnya oposisi. Dalam kondisi demikian, partai cenderung membangun kerja sama untuk menjaga kepentingan kolektif dan memperoleh akses terhadap sumber daya negara.

Akibatnya, kompetisi antarpartai yang terlihat tajam selama pemilu tidak selalu berlanjut menjadi perbedaan sikap setelah pemilu. Lawan politik dapat berubah menjadi mitra dalam pemerintahan tanpa kejelasan mengenai kesamaan visi dan program. Koalisi akhirnya lebih mudah dipahami sebagai strategi berbagi kekuasaan daripada pertemuan gagasan politik.

Tentu, tesis kartelisasi tersebut tidak serta-merta menjelaskan seluruh perilaku partai politik di Indonesia. Namun, ia memberikan kerangka untuk membaca kecenderungan ketika perbedaan ideologis semakin kabur dan kepentingan kekuasaan justru menjadi titik temu antarelite.

Jarak antara partai dan masyarakat juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia pada pertengahan Agustus 2026. Sebanyak 49,7 persen responden menyatakan masih percaya terhadap keberadaan partai politik. Namun, hanya 12,3 persen yang merasa dekat dengan partai, sedangkan 66,8 persen menyatakan tidak merasa dekat. Survei yang sama mencatat 53,3 persen responden lebih cenderung memilih calon anggota legislatif, sementara 24,7 persen memilih partai. Temuan lainnya menunjukkan 47,2 persen responden merasa tidak terwakili oleh partai politik dan hanya 29,9 persen yang merasa terwakili.

Angka-angka tersebut memperlihatkan persoalan yang patut direnungkan. Publik tidak sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap keberadaan partai politik, tetapi hubungan dan keterwakilan politiknya masih lemah. Figur individual tampaknya lebih mudah mendapatkan perhatian pemilih dibandingkan dengan identitas dan gagasan kelembagaan partai.

Ketika partai tidak mampu menghadirkan perbedaan melalui gagasan, pemilih cenderung mencari pegangan lain, seperti popularitas, ketokohan, kedekatan personal atau faktor politik transaksional. Pada titik inilah ideologi kehilangan daya pengikatnya. Bukan karena masyarakat tidak membutuhkannya, melainkan karena partai gagal menerjemahkannya ke dalam sikap dan kebijakan yang dapat dirasakan publik.

Pragmatisme dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Demokrasi membutuhkan kompromi, dan partai politik tidak mungkin selalu bertahan pada sikap yang kaku. Namun, persoalan mendasarnya adalah untuk siapa kompromi itu dilakukan dan kepentingan apa yang hendak diperjuangkan?

Kompromi yang menghasilkan kebijakan lebih baik bagi petani, buruh, guru honorer, nelayan dan pedagang kecil merupakan bagian dari kedewasaan politik. Sebaliknya, kompromi yang hanya berujung pada pembagian jabatan dan perlindungan kepentingan segelintir elit patut dipertanyakan. Di sinilah ideologi seharusnya bekerja sebagai kompas politik. Ia bukan sekadar identitas, melainkan pijakan untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan kekuasaan.

Persoalan tersebut juga berdampak pada fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam lingkar pemerintahan, ruang kontrol terhadap kekuasaan berpotensi melemah. DPR membutuhkan kekuatan politik yang berani menguji kebijakan pemerintah, bukan sekadar menyetujui keputusan atas nama stabilitas.

Oposisi bukan berarti harus selalu menolak pemerintah. Kehadirannya diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan diuji secara kritis. Pemerintahan yang minim penyeimbang berisiko kehilangan ruang koreksi, sementara kritik yang semestinya menjadi bagian dari perbaikan kebijakan justru dapat dipandang sebagai gangguan politik. Dalam konteks ini, oposisi bukan musuh pemerintahan, melainkan salah satu instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi itu sendiri.

Lantas, bagaimana mengembalikan partai pada fungsi dan orientasi dasarnya? Pertama, kaderisasi harus ditempatkan sebagai agenda utama kelembagaan partai, bukan sekadar kegiatan formal menjelang pemilu. Partai membutuhkan pembinaan berjenjang agar mampu melahirkan pemimpin yang memahami ideologi, memiliki kapasitas, dan mengenal persoalan masyarakat.

Kedua, transparansi pendanaan dan proses rekrutmen politik perlu diperkuat. Publik berhak mengetahui bagaimana partai membiayai aktivitasnya, bagaimana calon pemimpin ditentukan, serta apa pertimbangan politik di balik keputusan bergabung dengan pemerintahan atau memilih berada di luar kekuasaan.

Ketiga, partai harus memberi ruang bagi perbedaan sikap politik. Berada di luar pemerintahan tidak seharusnya dipandang sebagai kegagalan memperoleh kekuasaan. Dalam demokrasi, menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan kritik konstruktif juga merupakan bentuk pengabdian politik.

Keempat, masyarakat sebagai pemilih perlu mengubah cara menilai partai dan kandidat. Pilihan politik tidak cukup didasarkan pada popularitas figur, kedekatan personal atau faktor politik transaksional. Pemilih perlu menagih konsistensi program dan keberpihakan partai terhadap persoalan nyata, mulai dari harga pupuk, kesejahteraan guru honorer, penyalahgunaan subsidi BBM, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.

Demokrasi memang tidak dapat berjalan tanpa partai politik. Namun, keberadaan partai saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi yang sehat. Partai harus mampu menjaga identitas, memperjuangkan gagasan, dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat. Kursi kekuasaan mungkin dapat diraih melalui kompromi politik, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh melalui konsistensi.

Pada akhirnya, persoalan terbesar partai politik bukanlah ketika mereka gagal memperoleh kekuasaan, melainkan ketika kekuasaan menjadi satu-satunya alasan mereka berpolitik. Sebab, ketika ideologi kehilangan tempat dan kepentingan elit mengambil alih arah perjuangan, partai mungkin tetap memenangkan pemilu, tetapi perlahan kehilangan alasan mengapa mereka harus dipercaya rakyat.