Jelang Tanwir di Palu, Muhammadiyah Sampaikan 6 Sikapnya Terhadap Berbagai Dinamika Kebangsaan

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Muhammadiyah akan segera melaksanakan Tanwir sebagai permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Bertempat di Palu, Sulawesi Tengah, Agung Danarto, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan bahwa segala hal telah dipersiapkan sedemikian rupa demi kesuksesan acara yang akan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Konfirmasi kehadiran peserta Tanwir juga telah mencapai 99 persen berdasarkan data up to date pada Senin, 9 November 2026.

Sayuti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa Tanwir Muhammadiyah di Palu yang berlangsung pada tanggal 13-15 November 2026 mengangkat tema Bersama Satukan Bangsa. Melalui tema ini, Muhammadiyah ingin menegaskan 6 point penting dalam kerangka dinamika kebangsaan dan keindonesiaan yang diteropong dari kacamata Islam berkemajuan.

Pertama, kebersamaan dan persatuan bangsa merupakan modal sejarah dan kebudayaan bangsa yang telah terbentuk lama dalam jiwa gotong royong yang secara normatif termanifestasikan dalam simbol negara “Bhinneka Tunggal Ika”, sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia di seluruh suku dan daerah.

Jiwa kebersamaan dan persatuan tersebut penting untuk terus dijaga dan dihidupkan untuk membangun keutuhan, kesejahteraan, dan kemajuan Indonesia. Aktivitas politik dan sosial, baik secara individu maupun kolektif, dijamin dalam kehidupan demokrasi, tetapi ambisi politik yang berlebihan manakala tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berakibat pada ancaman kohesivitas di tubuh bangsa.

Kedua, kebersamaan dan persatuan Indonesia meskipun mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat akan senantiasa menghadapi masalah dan tantangan yang tidak ringan. Berkembangnya banyak kepentingan setiap orang, kelompok, golongan, dan organisasi atau institusi baik di lingkungan komponen bangsa maupun pemerintahan dapat secara terbuka menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan. Karenanya diperlukan keteraturan sosial (social order) yang kokoh melalui penegakan sistem hukum, etika kolektif, dan gerakan kebangsaan yang senantiasa dijaga dan direkatkan secara kuat. Tanpa penegakan hukum yang kuat, adil, jujur, objektif, dan transparan tidak mungkin tercipta tertib sosial yang dapat menciptakan tatanan kehidupan yang baik untuk semua. Etika sosial juga penting ditumbuhkan agar setiap warga dan elite bangsa memahami dan menjalankan nilai kebaikan dan kepantasan dalam kehidupan kebangsaan.

Ketiga, media sosial merupakan pranata hidup yang niscaya saat ini, yang memiliki nilai dan fungsi positif maupun negatif tergantung penggunaan dan pelakunya. Kini, sangat memprihatinkan bahwa terdapat kecenderungan negatif media sosial yang digunakan untuk menebar hoaks, kebencian, penghujatan, pertentangan, menggoreng isu, menyerang sesama, dan permusuhan yang dapat menjadi ruang tumbuh konflik sosial yang kompleks. Diharapkan semua pihak menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sebagai ruang kebajikan untuk menambah ilmu, informasi, dan segala hal yang produktif. Media sosial tidak menjadi wahana pemicu konflik sosial yang merusak kebersamaan dan persatuan bangsa. Diperlukan moral luhur dan akhlak mulia dalam bermedia sosial agar penggunaannya tidak liar tanpa batasan yang jelas antara benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.

Keempat, Muhammadiyah mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi dan sistem hukum untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang sejalan cita-cita nasional yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia akan berdiri di belakang Presiden yang berdiri tegak di atas konstitusi dan melaksanakan kewajiban konstitusional sebagaimana amanat utama yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh perundang-undangan negara dalam memimpin Indonesia Raya.

Kelima, seluruh institusi dan elite pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan organ lainnya hendaknya saling menyatukan jiwa kebersamaan dan persatuan. Hendaknya dihindari segala bentuk segmentasi sektoral yang dapat mengganggu kohesivitas di tubuh pemerintahan dan dapat mengancam integrasi nasional. Seluruh komponen bangsa dan masyarakat hendaknya makin menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan demi terciptanya kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Hindari segala hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan rusaknya persatuan nasional. Agar bangsa Indonesia terus menjaga diri dalam perikehidupan kebangsaan dengan menjunjung tinggi keutamaan hidup berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.

Keenam, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus merawat serta meningkatkan kebersamaan dan persatuan bangsa melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan masyarakat, dan usaha-usaha dakwah yang menjadi kekuatan kohesi sosial kebangsaan. Bersamaan dengan itu, Muhammadiyah bersama seluruh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi, kerja sama, dan relasi lintas organisasi serta aktivitas lain yang semakin memperkokoh kebersamaan dan persatuan Indonesia.

“Bagi Muhammadiyah kebersamaan dan persatuan merupakan faktor strategis dalam menjadikan bangsa Indonesia hidup damai, adil, sejahtera, dan berkemajuan. Tidak ada bangsa maju yang penduduknya terpecah-belah sebagaimana pepatah, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujar Sayuti di Aula Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cikditiro No. 23 Yogyakarta. (diko)