Haedar Nashir Ajak Seluruh Elite dan Masyarakat Bersama Kuatkan Persatuan Bangsa

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Dalam konferensi pers jelang pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa Muktamar Muhammadiyah edisi Medan tahun 2027 akan menjadi titik akhir dari program jangka panjang Muhammadiyah selama 20 tahun pertama. Dan sekaligus mengakhir era kepemimpinannya selama dua periode di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

“Sejak tahun 2005 Muhammadiyah selalu berorientasi dan berpijak pada program 5 tahunan sampai 20 tahun. Kebetulan besok adalah akhir dari 20 tahun pertama. Jadi besok saya sudah pamit dan tidak duduk di sini lagi,” ungkap Haedar Nashir.

Bagi Haedar, Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 menjadi mementum yang tepat untuk menggali lebih dalam visi kesemestaan Muhammadiyah di tengah problem kehidupan yang semakin kompleks. Yang mana Muhammadiyah perlu hadir secara lebih konstruktif, menjadi penyeimbang dalam dinamika keagamaan, sosial masyarakat, hingga masuk memberi warna dalam politik berbangsa dan bernegara. 

Menurut Haedar, tema Bersama Satukan Bangsa dipilih bukan hanya sebagai jargon untuk diteriakkan. Lebih dari itu, tema tersebut juga perlu dihayati, dimaknai, serta diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Meski terdengar sangat normatif dan dianggap sudah selesai di atas kertas, namun dalam dinamika kehidupan kebangsaan hari ini, jargon tersebut masih menjadi sesuatu yang relevan untuk terus diperjuangkan oleh segenap warga bangsa. 

“Melalui tema ini bagaimana kita mengantisipasi segala permasalahan bangsa melalui kebersamaan dan persatuan. Dalam hal ini Muhammadiyah tidak hanya dituntut adaptif, tapi juga kenyal terhadap masalah dan tantangan yang bisa menggerogoti kebersamaan dan persatuan,” ujar Haeda Nashir di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta (9/11). 

Menurutnya, satu di antara banyak hal yang dapat menggerogoti kebersamaan dan persatuan adalah ambisi yang diisi oleh kepentingan untuk berkuasa tanpa batas. Nafsu untuk terus mempertahankan kekuasaan yang sejatinya telah usai merupakan bentuk keserakahan yang tidak bisa dibenarkan dalam sistem negara demokrasi. 

“Di satu sisi demokrasi memberi ruang untuk mengaktualisasikan kepentingan politik setiap orang, kelompok, dan bahkan institusi negara. Tapi manakala aktivitas politik tersebut berlebihan, maka disitulah biasanya rawan terjadi perpecahan,” ungkap Haedar.

Tak selesai sampai di situ, tantangan dalam mewujudkan persatuan pun semakin menantang melalui kehadiran media sosial. Dalam hal ini media sosial perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya Muhammadiyah. Selain menjadi sesuatu yang dapat menguatkan kebersamaan dan persatuan antara anak bangsa, namun di sisi lain juga bisa menghancurkan jika tidak dikelola dengan baik dan bijak. 

“Hari ini kita hidup di era media sosial. Darinya segala isu dapat dikapitalisasi, kemudian menggoreng isu tersebut demi sebuah kepentingan. Maka tidak heran jika di antara orang yang bertikai, permasalahan di antara mereka semakin memanas, mereka saling terpancing untuk melibatkan diri ke dalam gesekan kepentingan yang dalam,” paparnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Haedar mengajak seluruh elite bangsa, masyarakat, dan seluruh kekuatan bangsa yang memiliki kepentingan untuk bersama memahami batas-batas yang sudah tertuang di dalam konstitusi negara. Memiliki perasaan cukup dan tidak memaksakan kepentingan untuk kembali berkuasa. Dan yang tak kalah penting selalu menjunjung tinggi kepentingan yang lebih luas, yaitu kebersamaan dan persatuan bangsa. (diko)