Maulid Nabi dan Milad Muhammadiyah: Antara Tradisi, Syiar, dan Konsistensi
Maulid Nabi dan Milad Muhammadiyah: Antara Tradisi, Syiar, dan Konsistensi
Oleh: Ijang Faisal
Setiap 18 November, Muhammadiyah memperingati hari kelahirannya melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengajian, refleksi sejarah, seminar, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga persyarikatan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan KH Ahmad Dahlan sekaligus memperkuat komitmen Muhammadiyah dalam memajukan umat dan bangsa. Namun, di tengah semarak milad itu, muncul pertanyaan yang menarik untuk direnungkan: mengapa Muhammadiyah begitu konsisten memperingati kelahiran organisasinya, sementara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak menjadi tradisi kelembagaan yang sama menonjolnya?
Sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, saya memandang pertanyaan tersebut bukan sebagai bentuk gugatan terhadap persyarikatan, melainkan refleksi intelektual untuk memperluas khazanah pemikiran keislaman. Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan tajdid yang menjunjung tinggi rasionalitas, kemurnian akidah, dan keterbukaan terhadap ijtihad. Karena itu, mendiskusikan persoalan Maulid Nabi dan Milad Muhammadiyah justru merupakan bagian dari tradisi berpikir kritis yang menjadi kekuatan persyarikatan.
Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, peringatan Maulid Nabi termasuk persoalan ijtihadiyah. Tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas memerintahkan ataupun melarang penyelenggaraannya. Karena itu, Maulid Nabi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung kemusyrikan, pengagungan berlebihan, atau praktik yang bertentangan dengan tuntunan syariat. Sikap ini penting dipahami agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Muhammadiyah mengharamkan seluruh bentuk peringatan Maulid Nabi.
Menariknya, dalam artikel resmi Muhammadiyah berjudul Hukum Merayakan Milad Muhammadiyah, Syiar atau Seremoni? yang terbit pada 18 November 2026, dijelaskan bahwa peringatan milad organisasi termasuk wilayah muamalah, bukan ibadah mahdhah. Dengan demikian, berlaku kaidah fikih al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah, yakni hukum asal kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Milad Muhammadiyah dipandang sebagai sarana dakwah, pendidikan, penguatan solidaritas, dan refleksi perjuangan organisasi.
Argumentasi tersebut sesungguhnya membuka ruang pemahaman yang lebih luas. Apabila peringatan kelahiran organisasi dibenarkan karena mengandung kemaslahatan, maka peringatan kelahiran Rasulullah yang diisi dengan pengajian, selawat, sedekah, dan penguatan keteladanan juga dapat memperoleh pembenaran melalui prinsip yang sama. Tentu terdapat perbedaan mendasar antara kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah dan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Namun, perbedaan objek peringatan tidak otomatis mengubah kegiatan mengenang sejarah menjadi ibadah ritual yang diwajibkan agama.
Sebagai perbandingan sederhana, sebuah lembaga pendidikan dapat memperingati hari jadinya untuk mengenang jasa pendiri dan memperkuat semangat pengabdian. Pada kesempatan lain, lembaga yang sama menyelenggarakan pengajian untuk mengenang keteladanan Rasulullah. Keduanya dapat menjadi sarana pendidikan dan syiar, sepanjang tidak diyakini sebagai kewajiban agama dengan tata cara khusus yang tidak memiliki landasan syariat.
Di sinilah persoalan konsistensi menjadi menarik. Jika Muhammadiyah secara hukum membolehkan Maulid Nabi, mengapa momentum tersebut belum menjadi agenda kelembagaan yang sekuat peringatan Milad Muhammadiyah? Pertanyaan ini tentu tidak serta-merta menunjukkan adanya kontradiksi teologis. Kebolehan suatu kegiatan tidak berarti kewajiban untuk menyelenggarakannya. Muhammadiyah memiliki hak menentukan prioritas, pendekatan, dan tradisi dakwahnya sendiri. Namun, perbedaan antara sikap hukum dan praktik kelembagaan tersebut perlu dijelaskan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan kesan ambivalensi di tengah masyarakat.
Terlebih lagi, peringatan Milad Muhammadiyah terkadang diselenggarakan dalam skala besar dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit. Hal itu tentu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara proporsional, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Prinsip yang sama semestinya berlaku terhadap peringatan Maulid Nabi. Ukuran utamanya bukan kemeriahan acara ataupun besarnya anggaran, melainkan nilai pendidikan, kemaslahatan sosial, dan keteladanan yang dihasilkan. Baik milad organisasi maupun Maulid Nabi sama-sama perlu dijauhkan dari pemborosan dan seremoni yang kehilangan substansi.
Al-Qur'an melalui Surah Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Sementara itu, hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa salah satu alasan Rasulullah berpuasa pada hari Senin adalah karena pada hari tersebut beliau dilahirkan. Hadis ini memang tidak secara langsung menetapkan perayaan Maulid tahunan, tetapi memberikan pemahaman bahwa mengingat kelahiran Rasulullah dalam konteks kesyukuran memiliki landasan nilai dalam ajaran Islam.
Bagi saya, Muhammadiyah justru memiliki peluang besar untuk menghadirkan pendekatan Maulid Nabi yang mencerminkan semangat Islam berkemajuan. Momentum kelahiran Rasulullah dapat diisi dengan kajian kepemimpinan profetik, gerakan sedekah, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan akhlak, dan penguatan kepedulian sosial. Dengan pendekatan demikian, Muhammadiyah tidak harus meninggalkan prinsip tajdid ataupun mengadopsi seluruh tradisi peringatan yang berkembang di masyarakat. Yang terpenting adalah menghadirkan nilai-nilai kenabian dalam kehidupan nyata.
Pada akhirnya, persoalan Maulid Nabi dan Milad Muhammadiyah tidak semestinya menjadi sumber pertentangan di antara sesama umat Islam. Perbedaan dalam wilayah ijtihadiyah perlu ditempatkan secara proporsional dengan mengedepankan keluasan pandangan dan penghormatan terhadap pilihan keagamaan masing-masing. Warga Muhammadiyah yang tidak menyelenggarakan Maulid tidak berarti kurang mencintai Rasulullah. Sebaliknya, umat Islam yang memperingati Maulid juga tidak semestinya langsung dianggap melakukan penyimpangan agama.
Sebagai warga Muhammadiyah, saya meyakini bahwa kekuatan persyarikatan bukan hanya terletak pada keteguhan mempertahankan prinsip, tetapi juga pada keluasan berpikir, keterbukaan berdialog, dan kemampuan menjelaskan sikap keagamaannya secara jernih. Kritik yang konstruktif bukanlah bentuk ketidaksetiaan terhadap organisasi, melainkan bagian dari kecintaan untuk menjaga relevansi dan kemajuan gerakan dakwah.
Karena itu, memperingati Milad Muhammadiyah dan mengenang kelahiran Rasulullah sejatinya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat saling menguatkan selama ditempatkan sebagai sarana syiar dan pendidikan, bukan sebagai ritual yang diwajibkan tanpa dasar. Sebab, yang paling penting bukan seberapa meriah kita merayakan kelahiran sebuah organisasi atau memperingati kelahiran Rasulullah, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita menghidupkan nilai perjuangan dan keteladanan yang diwariskannya.
Muhammadiyah lahir untuk menghidupkan ajaran Rasulullah. Karena itu, kecintaan kepada persyarikatan semestinya semakin memperkuat kecintaan dan keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan menghadirkan kesan seolah keduanya berada dalam ruang yang berbeda. Wallahu a'lam bish-shawab.
Penulis adalah warga Muhammadiyah, akademisi, dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung.