Mencoba Memahami Kasus Poso
Mencoba Memahami Kasus Poso
Oleh: Immawan Wahyudi
Judul buku: Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia
Penulis: Sobirin Malian dan M. Busyro Muqoddas,
Penerbit: Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.
Pengantar: Trisno raharjo dan Prof. Ikrar Nusa Bhakti
Prolog: Pdt. Rinaldi Damanik.
Buku yang sangat menarik ini telah diluncurkan dan dibedah di Palu pada 12 November 2026 menjelang Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Buku ini menjadi penting untuk dibaca buku ini menganalisis secara kritis ahwa akar masalah dari kasus Poso antara lain Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara (2026). Buku ini jika dibaca lembar demi lembar agak ngeri-ngeri sedap. Para korban kekerasan dan kuarganya disebut nama. Demikian juga pejabat kepolisian dan Densus juga disebut. Ini jadi poin atau nilai tersendiri dari pentingnya buku ini.
Penting bagi kita untuk membaca buku yang terkait dengan fakta berupa konflik, terutama konflik fisik. Kasus Poso merupakan konflik yang bukan saja berkepanjangan tetapi juga menelan korban nyawa, korban fisik, korban harta benda dan tentu juga korban suasana kehidupan yang sering disebut sebagai kerugian sosio-politis. Membaca buku ini akan membawa kita pada kesadaran membuka wawasan yang lebih luas dalam memahami berbagai aspek . Konflik Poso memang tidak dapat dilupakan secara sederhana tanpa meninggalkan jejak perasaan dan pemahaman yang mendalam. Namun, tugas kita, sesudah memahami, adalah memperkuat orientasi dan spirit “dos pundi amrih saenipun” (Lalu bagaimana sebaiknya (di masa depan).
Sobirin Malian adalah seorang akademisi dan aktivis literasi yang mengajar di Fakultas Hukum UAD. Sedangkan M. Busyro Muqoddas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, mantan Ketua Komisi Yudisial dan Ketua KPK, yang menaruh perhatian sangat besar terhadap berbagai persoalan konflik. Menurut Busyro, Muhammadiyah tidak bisa diam atau netral terhadap, yang situasi kemanusiaan di masa lalu, sekarang, dan mendatang.
Busyro menceritakan ada seorang perempuan yang datang meminta bantuan karena suaminya meninggal dunia setelah dibawa oleh Densus 88. Jadi awalnya sangat personal. Artinya spirit penulisan buku ini lahir dari keterpanggilan untuk membela korban. Pada saat itu PP Muhammadiyah sedang rapat dengan Komnas HAM. Sebab itulah kemudian disepakati untuk membentuk tim bersama Komnas HAM untuk menelusuri kasus tersebut.
Tesis Utama Buku
Tesis sentral buku ini adalah: konflik Poso tidak bisa hanya dipahami sebagai konflik agama antara Muslim dan Kristen. Di baliknya ada masalah struktural: akar masalah yang tidak pernah diselesaikan, peredaran senjata yang tidak pernah diusut tuntas, dan tanggung jawab negara yang belum dipenuhi.Buku ini menggeser pertanyaan dari "siapa yang memulai?" menjadi "mengapa kebenaran tidak pernah diungkap, dan mengapa negara gagal melindungi warganya?"
Tiga Pilar Analisis
1. Akar Masalah
Buku ini membahas kembali persoalan konflik Poso 1998/1999-2000, termasuk akar masalahnya. Analisisnya menempatkan konflik Poso dalam konteks transisi Indonesia pasca-Orde Baru adalah perebutan kekuasaan lokal dan birokrasi di Poso, ketegangan sosial-ekonomi dan migrasi, melemahnya aparat negara saat reformasi, masuknya aktor luar yang memperkeruh konflik lokal, konflik agama menjadi pemicu sekaligus membingkai kasus.
2. Peredaran Senjata
Diuraikan dalam buku bahwa bagian paling kritis dan yang membedakan buku ini dari buku-buku Poso lainnya adalah persoalan peredaran senjata. Secara khusus buku ini menganalisis masalah peredaran senjata, dengan pertanyaan dari mana senjata-senjata itu berasal? Siapa yang memasok? Mengapa peredarannya bisa berlangsung lama tanpa penegakan hukum yang efektif? Penulis berargumen bahwa tanpa mengusut peredaran senjata, kita tidak akan pernah tahu siapa aktor-aktor yang sesungguhnya berkepentingan agar konflik terus berlanjut.
3. Tanggung Jawab Negara dan HAM
Buku ini juga membahas operasi keamanan serta tanggung jawab negara dalam penanganan persoalan HAM. Ada dua sisi tanggung jawab negara yang disorot yakni sebelum terjadinya konflik dan saat konflik. Negara gagal mencegah, gagal melindungi warga sipil, dan gagal menghentikan eskalasi. Adapun tanggung jawab setelah konflik: operasi keamanan pasca-Deklarasi Malino (2001) yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan pelanggaran HAM baru, seperti penangkapan, penyiksaan, dan kematian warga yang tidak pernah diadili secara transparan.
Menurut keterangan pada saat peluncuran, kajian ini disusun berdasarkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier untuk memenuhi kaidah penelitian akademis. Penyusunannya juga melibatkan dukungan pusat-pusat studi dari 167 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Artinya, buku ini memadukan riset lapangan, dokumen, dan kerja advokasi hukum.
Rekomendasi Penting
Sebagai tindak lanjut, Muhammadiyah menyampaikan 21 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait. Inti rekomendasinya: negara harus melakukan pengungkapan kebenaran secara terbuka, evaluasi terhadap operasi keamanan, dan pemenuhan hak-hak korban - bukan sekadar menjaga keamanan dengan pendekatan represif.
Isi dan fokus buku ini bukan hanya konflik, tapi kebenaran dan HAM dalam perspektif hukum, bukan sekadar ”sejarah agama”. Kritik utama buku ini adalah bahwa negara belum menuntaskan akar masalah dan peredaran senjata. Demikian pula seharusnya tawaran dalam upaya rekonsiliasi seharusnya berbasis pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban.
Untuk jadi pengingat bagi kita semua Adalah bahwa Poso sudah damai secara prosedural lewat Deklarasi Malino, tapi belum damai secara substantif karena kebenaran tentang siapa yang mengedarkan senjata dan siapa yang melanggar HAM belum pernah dibuka secara tuntas. Tanpa kebenaran, rekonsiliasi hanya akan menjadi gencatan senjata yang rapuh.
Hal lain yang penulis pernah penulis alami adalah bahwa munculnya anasisr luar ada dalam hampir semua konflik. Mungkin saja anasir luar ingin memberikan ”warna”. Kasus Konflik Ambon misalnya, ada orang manca negara yang bertanya; “Apakah kasus Ambon ini perang agama?” Penulis meyakinkan kepada mereka bahwa kasus itu sama sekali bukan perang agama. Catatan kita adalah ”mengapa anasir asing ini bertanya tentang perang agama?”