Muhammadiyah Abad 21

Muhammadiyah Abad 21

Oleh: Saidun Derani, Aktivis PWM Banten dan Peminat Budaya

Seratus empat belas tahun yang lalu tepatnya, 12 November 1912 Masehi resmi Muhammadiyah diizinkan Pemerintah Kolonial Belanda berdiri sebagai sebuah organisasi modern. Dan sebagai sebuah organisasi bercirikan adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan jelas tujuan yang dicapai.

Pembaca dapatlah membayangkan suasana lingkungan Kauman sebuah tanah Perdikan yang diberi penguasa Raja Ngayogyakarta Jawa Tengah bagi orang-orang yang mengurus dan bergulat setiap denyut nadinya dengan persoalan-persoalan agama dalam hal Islam. 

Ada dua penulis  dengan cukup baik menggambarkan dalam sebuah studi yang dilakukan Ahmad Adaby Darban -penulis adalah orang dalam sendiri- dengan judul “Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah”, terbitan Terawang, Yogyakarta, tahun 2000. Satu lagi karya Mohammad Damami dengan judul “Akar Gerakan Muhammadiyah”, terbitan Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, tahun 2000. Bacalah kedua studi di atas  jika niat ingin tahu benar tentang masalah tersebut.

Dengan demikian kalaulah kita perhatikan  sejak berdiri sampai sekarang tanggal 12 November 2026 ini berarti ormas Islam Muhammadiyah sudah sangat dewasa karena berumur kurang lebih 114 tahun. Sebuah umur sangat dewasa yang dapat dikatakan telah banyak rekam jejaknya dapat dilihat dan dirasakan Bangsa Indonesia tempat MU dilahirkan.

Tulisan dibawah ini ingin menelisik kilas balik kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan KH. Ahmad Dahlan masa itu -nama aslinya Muhammad Darwisy dan ditulis dengan Muhammad Darwis. Nama Ahmad Dahlan  diberikan dari Guru Agama di Makkah bernama Sayyid Bakri Syatha.

Studi Sayyid Hossein Alatas “Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu, dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial”, terbitan LP3S, tahun 1988, menyebutkan bahwa substansi budaya kolonial itu adalah secara fisik mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam dan secara psikis merendahkan serendah-rendahnya martabat sebuah bangsa itu sebagai manusia ke alam yang dibayangkan manusia penjajah.

Sebab itu tidak heran hasil studi ini menyimpulkan bahwa Manusia Nusantara-dalam buku ini mengambil sampel Suku Jawa, Melayu dan Filipina-dikatakan setengah manusia, pemalas, bodoh, tradisional, dan oleh karena itu harus dididik berdasarkan konsepsi bangsa penjajah.

Hal ini dapat dilihat dari struktur sosial masyarakat kolonial yaitu kelas atas terdiri dari bangsa Belanda dan Eropa lainnya, lalu bangsa timur asing terdiri dari suku  India, China, dan Arab yang dianggap kelas menengah atau kelas perantara antara kelas atas dan rakyat pribumi, dan terakhir  kelas rakyat pribumi yang harus dibina dalam konteks masyarakat jajahan.

Ahmad Dahlan melihat salah satu persoalan serius dalam konteks budaya kolonial ini-dalam konteks Jawa karena beliau adalah pedagang batik yang berpindah tempat dari satu kota ke kota lain, ketertinggalan rakyat pemeluk Islam terutama masalah pendidikan dan pengamalan keislaman sehari-hari yang jauh dari tuntutan Islam yang baik dan benar. Sedangkan Ngayogyakarta pada waktu itu adalah pusat budaya Jawa  yang sangat sinkritism dalam pengamalan Islam sehari-hari.

Hasil pergaulan dengan kaum pergerakan seperti  di Budi Utomo, Jami’atul Khair, Syarikat Islam, dan bacaan beliau melalui majalah yang diterbitkan tokoh pembaharu dari Mesir dan belajar dari ulama di Makkah inilah yang mendorong beliau untuk menjawab masalah itu dengan sebuah organisasi yang teratur mengajak teman-temannya mendirikan ormas Islam Persyarikatan Muhammadiyah. 

Dalam bukunya ”Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda (Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist under Dutch Kolonialism), karya Dr. Alfian, terbitan tahun 2010, menyimpulkan bahwa Dahlan berhasil menjawab tantangan itu.

Dan Alfian mengaminkan bahwa tantangan utama Umat Islam Indonesia adalah kemunduran Islam sebagai agama dan secara sosiologis keterbelakangan para pengikutnya, dua hal penyebab utama lahir ormas Islam di atas. 

Sedangkan gelombang invasi intelektual, budaya. dan politik Barat, serta masuknya gagasan-gagasan modernisme Islam dari luar negeri, terutama yang datang dari Mesir, menjadi faktor ketiga dan keempat. Indikasi ini terlihat dari tujuan, program kerja, dan aktivitasnya di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Tampaknya, kata Alfian, yang menjadi persoalan pokok Muslim berkemajuan di Indonesia waktu itu adalah keinginan kuat mereka untuk membersihkan agama Islam dari semua unsur keagamaan yang tidak murni dan yang dari masa ke masa telah tersinkretisasikan ke dalamnya dan membebaskannya dari kekakuan mazhab sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia modern yang maju.

Sekurang-kurangnya penelitian Alfian menyimpulkan bahwa ada tiga peran yang dimainkan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu sebagai reformis keagamaan, sebagai pelaku perubahan sosial, dan sebagai kekuatan politik.

Sebagai reformis  keagamaan, Muhammadiyah bertujuan memurnikan agama Islam dengan memberantas praktek-praktek takhayul dan bid’ah-bid’ah. Tetapi ketika Dahlan berdakwah di tengah-tengah masyarakat, beliau tidak pernah ”menghujat” perilaku ritual keagamaan masyarakat Muslim yang dipandang ”belum murni” itu. Jadi berbeda dengan cara dakwah penerus Dahlan sekarang yang cenderung ”rigid dan menghujat”.  Hal ini tentulah tak menarik orang ”kecil” untuk aktif di MU.

Argumennya cukup sederhana. Kemurniaan itu lahir dan riil seiring dengan tingkat kemajuan pendidikan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Sebab itu bagi Dahlan peningkatan kualitas SDM Muslim menjadi prioritasnya. Dengan cara-cara ini maka rakyat Indonesia tertarik bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

Sebagai pelaku perubahan sosial, Muhammadiyah bertujuan memodernisasi umat Muslim Indonesia agar terangkat dari ketertinggalannya mencapai tempat terhormat di dunia modern. Untuk itu dia meningkatkan pendidikan Umat Muslim dengan menerapkan metode-metode dan sistem-sistem baru, dan merintis pekerjaan-pekerjaan dalam kesejahteraan sosial, seperti dalam bidang-bidang kesehatan dan penyantunan anak-anak yatim. Hal-hal ini mengindikasikan bahwa upaya Muhammadiyah untuk memainkan peranan sebagai pelaku perubahan sosial di Indonesia.

Sebagai kekuatan politik, peranan Muhammadiyah dapat dianalisis dari (1) pandangan filosofis Islam sebagaimana yang telah dianut oleh Muhammadiyah, (2) perkembangan Muhammadiyah sebagai sebuah kelompok kepentingan besar dalam politik Indonesia. Hal dapat dibaca dari studi Alm. Kuntowijoyo yang menyebutkan Umat Islam sebagai Sebuah Kepentingan. 

Secara filosofis, umat Muslim terutama kalangan reformis, diharapkan yakin bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Ia dipandang sebagai konstitusi yang tidak memisahkan antara bidang kekuasaan Tuhan (Allah)  dan kekuasaan Kaisar, atau dalam hal itu antara bidang etika dan bidang hukum. Muhammadiyah berpegang teguh dengan pandangan ini. 

Sebab itu berbicara dari aspek filosofis, Muhammadiyah sama sekali tidak dapat memisahkan dirinya dengan masalah-masalah politik kebangsaan sebagaimana yang ditunjukkannya tujuan dan kegiatannya yang nyata-nyata non-politik. Persoalannya adalah bagaimana mengetahui Muhammadiyah benar-benar terlibat dalam politik. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis perkembangan Muhammadiyah sebagai ”kelompok kepentingan”.

Waktu dan hari terus berganti, zaman terus berjalan dan masyarakat mengalami perubahan karena adanya perubahan sosial yang didorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Para sosiolog menyebutkan bahwa perubahan itu terjadi ikut didorong oleh faktor ada pertambahan (demografis) penduduk, peperangan, migrasi, dan bencana alam.

Dengan demikian Muhammadiyah abad ke-21 ini menghadapi tantangan baru dengan generasi baru dan cara berfikir baru pula yang sangat jauh dengan generasi abad ke-20 yang melampaui cara-cara awal KH Ahmad Dahlan, dkk menjawab masalah masyarakat.

Jadi sebuah keharusan PP, PWM, PDM, PCM, dan PRM, membuat ”Peta Baru Pemikiran” Muhammadiyah yang sekarang menghadapi tantangan dari internal sendiri yang ada gejala ”degradasi” bermuhammadiyah sebagaimana yang ditulis aktivis PWM Jatim Dr. Gus Sholihul Huda, dan dari eksternal tantangan yang harus dijawabnya adalah dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Penulis pikir momen Tanwir bulan November 2026 di Kalimantan dan Muktamar tahun 2027 di Sumatera Utara sangat pas untuk mengaktifkan elan vital Muhammadiyah ormas Islam yang berkemajuan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang lagi ”sakit” ini.

Allah ”alam bi shawab