YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama organisasi otonom tingkat pusat beserta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia selama dua hari melakukan konsolidasi nasional yang membahas berbagai isu, diantaranya terkait internal organisasi, kehidupan sosial kebangsaan, dan yang tak kalah penting serta menjadi perhatian publik adalah soal pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah kepada Muhammadiyah.
Prof Dr Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, sebagaimana karakternya, Muhammadiyah memilih untuk tidak langsung menerima atau menolak berbagai tawaran. Muhammadiyah merasa perlu waktu untuk mengkaji dan mendengarkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. "Untuk menerima atau menolak itu harus berdasar ilmu. Dan berbasis kepada pemikiran Muhammadiyah yaitu pandangan Islam berkemajuan," ujar Haedar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (28/7).
Selama lebih dari dua bulan Muhammadiyah telah melakukan kajian secara komprehensif soal potensinya mengelola tambang. Ia mengaku banyak sekali masukan baik dari mereka yang pro maupun kontra. "Kritik apapun kami sikapi secara moderat," ucapnya.
Menurutnya, seiring dengan realita kehidupan politik, budaya, dan ekonomi yang sangat dinamis, Muhammadiyah dalam mengambil keputusan bukan berasas pada ikut-ikutan. Melainkan keputusan tersebut datang dari proses musyawarah, konsolidasi dan mendengar dari banyak pihak.
Sehingga sampai pada satu kesimpulan yang penuh dengan kewaspadaan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, Konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi. (diko)
