BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menjadi tuan tumah Seminar Percepatan Hilirisasi dan Energi Nasional yang digelar oleh Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (Satgas PHKE) pada Selasa (23/12/2025). Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah ”Hilirisasi Perikanan, Kelautan, dan Pertanian di Jawa Barat dalam Mendukung Keberlanjutan Perekonomian dan Pendapatan Daerah.”
Kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium KH Ahmad Dahlan ini diikuti mahasiswa beserta dosen UM Bandung dan merupakan bagian dari rangkaian roadshow Satgas PHKE di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat kolaborasi akademik dan pengembangan riset di bidang hilirisasi serta ketahanan energi.
Koordinator Bidang Permodalan dan Pelaku Usaha Satgas PHKE Unggul Heriqbal mengatakan bahwa hilirasi sudah menjadi bagian dari langkah transformasi ekonomi Indonesia. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena untuk membuat sumber daya itu digunakan guna kemakmuran masyarakat. ”Kemakmuran itu tidak hanya memberikan manfaat secara langsung seperti ekonomi, tetapi manfaat sosial dan ekologi atau lingkungan,” kata Unggul.
Melalui Keppres Nomor 1 Tahun 2025, Satgas PHKE berusaha untuk menciptakan ekonomi yang produksi di industri manufaturnya memiliki valuated yang semakin lama semakin tinggi. ”Artinya, kita tidak hanya mengambil bahan baku dari alam dan menjualnya ke luar negeri, tetapi mengelolanya ke arah yang lebih hilir dan ke bawah,” katanya.
Dia menegaskan bahwa ilirisasi atau upaya mengarah kepada hilirisasi bukan pekerjaan satu kementerian saja. Namun, hal ini merupakan sebuah ekosistem. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Termasuk UM Bandung.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, Tim Ahli Anggota Pelaksana Satgas PHKE Ninasapati Triaswati (keynote speech), Pemerhati Energi sekaligus Dekan FST UM Bandung Arief Yunan, dan dosen prodi Teknologi UM Bandung Pangan Saepul Adnan.
Bambang Tirtoyuliono menekankan pentingnya transisi energi untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat hilirisasi dan ketahanan energi daerah. Dia menerangkan capaian bauran energi Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan porsi energi baru terbarukan telah melampaui target RUED meski dominasi energi fosil masih cukup besar.
Pemprov Jawa Barat juga kata Bambang mendorong optimalisasi potensi EBT yang besar. Namun, belum termanfaatkan maksimal melalui pengembangan pembangkit, pemanfaatan EBT lintas sektor, serta penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional agar transisi energi berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ninasapati Triaswati menegaskan bahwa hilirisasi dan ketahanan energi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri manufaktur. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran negara dalam memastikan manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan.
Dia menyoroti peran Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, capaian serta proyeksi kebijakan, sekaligus mengingatkan tiga tantangan utama. Di antaranya ketimpangan penerima manfaat, beban biaya dampak lingkungan dan sosial, serta urgensi reformasi institusi agar manfaat hilirisasi dan ketahanan energi dapat dibagi secara adil dan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Adapun Arief Yunan mengupas soal peran strategis bioenergi sebagai pilar transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional di tengah tingginya kebergantungan Indonesia pada energi fosil serta meningkatnya impor minyak, dengan bioenergi diposisikan sebagai energi terbarukan berbasis sumber daya hayati domestik yang mampu mengurangi emisi, meningkatkan kemandirian energi, dan memberi nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi.
Didukung kelimpahan bahan baku seperti sawit, tebu, jagung, singkong, dan limbah, pengembangan bioenergi, kata Arief, diarahkan untuk diversifikasi energi, substitusi bertahap bahan bakar fosil—terutama di sektor transportasi dan industri—serta pencapaian target Net Zero Emission 2060. Meskipun tetap menghadapi tantangan keberlanjutan bahan baku, kesiapan teknologi, investasi, dan tata kelola yang berkelanjutan.
Adapun narasumber terakhir, Saepul Adnan, menyoroti potensi besar hilirisasi perikanan, kelautan, dan pertanian di Jawa Barat melalui penerapan inovasi biru dan teknologi hijau untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Misalnya gelatin, kolagen, dan minyak ikan halal, sekaligus mengurangi kebergantungan pada impor.
Hilirisasi berbasis ekonomi sirkular, menurut Adnan, dipandang strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan pendapatan daerah, dengan memanfaatkan limbah perikanan sebagai bahan baku alternatif yang ramah lingkungan. Upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan, penguatan industri halal, serta kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta agar hilirisasi perikanan benar-benar mendorong kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.***(FA)
