Asesor PP Muhammadiyah Tegaskan Penjaminan Mutu Pesantren Adalah Amanah Persyarikatan

Foto Istimewa
Foto Istimewa

PALOPO, Suara Muhammadiyah - Tiga pesantren Muhammadiyah di Sulawesi Selatan secara serentak menjalani visitasi akreditasi pada 5–6 November 2026. Ketiga lembaga tersebut meliputi Muhammadiyah Boarding School (MBS) Palopo, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia (Pinrang), dan Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo Masamba (Luwu Utara).

Pelaksanaan serentak ini menjadikan Sulsel sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak dalam gelombang visitasi kali ini.

Wakil Ketua LP2 PWM Sulsel, Haidir Fitra Siagian, Ph.D., saat membuka visitasi di MBS Palopo pada Kamis (5/11), menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar mengejar predikat semata. 

"Ini adalah sarana evaluasi untuk mengenali kekuatan dan kekurangan, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan," ujar dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini.

Hal senada ditekankan oleh Tim Asesor LP2 PP Muhammadiyah, Dr. Djamaluddin Prawironegara, M.Pd.I. Menurutnya, pengelolaan pesantren merupakan amanah Persyarikatan yang bertumpu pada empat komponen mutu utama, yakni mutu lulusan, proses, guru, serta tata kelola. 

Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ini juga mengingatkan bahwa membangun pesantren bernilai ibadah dan amal jariyah yang hasilnya harus dipelihara untuk generasi mendatang.

Sementara itu, Ketua PDM Palopo, Prof. Hadi Fajrianto, berharap akreditasi ini mampu mendongkrak potensi MBS Palopo. Ia berpesan agar prestasi pesantren dibuktikan langsung lewat pengakuan masyarakat, bukan sekadar klaim sepihak.

MBS Palopo sendiri merupakan lembaga pendidikan berasrama yang didirikan pada 2019 atas prakarsa tokoh-tokoh lokal, salah satunya dr. H. Abubakar Malinta. Di bawah kepemimpinan Mudir Ust. K.M. Amril, M.Pd.I., pesantren ini memadukan pendidikan umum dan agama, mulai dari pembinaan asrama, tahfiz Al-Qur'an, hingga penguasaan bahasa Arab dan Inggris, guna melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri di kawasan Luwu Raya***.